Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Habib Rizieq
Kasus Kerumunan Massa Acara Akad Nikah Putri HRS Disebut Ada Unsur Pidana
2020-11-27 21:14:52

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, didampingi Kabid Humas PMJ Kombes Pol Yusri Yunus dan Dirreskrimum PMJ Tubagus Ade Hidayat saat jumpa pers.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyatakan pihaknya menemukan adanya unsur pidana dalam kasus kerumunan massa acara akad nikah putri Habib Rizieq Shihab (HRS) di Petamburan, Jakarta Pusat.

"Penyidik Ditreskrimum yang menangani kasus kerumunan akad nikah (putri HRS) di Petamburan berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya perbuatan pidana, sehingga hari ini naik sidik," kata Fadil Imran, di Mapolda Metro Jaya, Jum'at (27/11).

Untuk langkah selanjutnya, Fadil menambahkan, pihaknya berencana akan segera melakukan pemanggilan terhadap semua saksi terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan

"Semua pihak yang dipandang perlu untuk dimintai keterangan akan dipanggil untuk dimintai keterangan," sambungnya.

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada kerumunan massa acara HRS yang terjadi Sabtu, 14 November 2020 di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.

Polisi juga telah melakukan gelar perkara dalam kasus tersebut dan menemukan adanya unsur pidana pelanggaran UU Kekarantinaan dan meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan.

Dalam kasus tersebut, sebelumnya pihak penyidik kepolisian telah memanggil sejumlah pihak yang dianggap mengetahui peristiwa kerumunan massa HRS, diantaranya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria, dan Kepala Dinas DKI Jakarta untuk dimintai klarifikasi.

Selain itu, polisi juga memanggil Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW), satpam atau linmas, Lurah dan Camat setempat serta Wali Kota Jakarta Pusat.(bh/amp)


 
Berita Terkait Habib Rizieq
 
Habib Rizieq dan Dirut RS UMMI Jadi Tersangka Kasus Tes Swab
 
Kerja Komnas HAM Sungguh Mengecewakan
 
KontraS: Penembakan Laskar FPI adalah Pelanggaran HAM
 
Pesantren HRS Digugat, Marzuki Alie Kirim Pesan Tegas ke Mahfud MD: Aset Umat Jangan Dihabisi
 
Habib Rizieq Shihab Minta Kasus Tewasnya 6 Laskar FPI Dikabarkan ke Seluruh Dunia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sukamta Minta Pemerintah Serius Tangani KKB di Papua
Anggota DPR Minta Anggaran Sektor Pertanian Tidak Dipangkas
Intensif Cegah Covid-19 Muhammadiyah Distribusikan Ribuan Hand Sanitizer dan 1 Juta Masker
Langgar Prokes, Para Night Biker Ditindak Satuan Patwal Ditlantas Polda Metro
Siber Bareskrim Polri Jemput Paksa Ambroncius Nababan, Tersangka Rasisme
Abu Janda Sebut Islam Arogan, Tengku Zul Minta Ma'ruf Amin Kerahkan Polisi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Sudjiwo Tedjo Heran Polri Hidupkan Pam Swakarsa Tapi FPI Dibubarkan
Ketua Satgas Doni Monardo Terpapar Covid-19, Masyarakat Diminta Hindari Makan Bersama
Sah!!, DPR RI Tetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri ke-25
SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!
DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel
Syekh Ali Jaber Wafat, Sempat Berjuang Lawan Covid-19 Hingga Hasilnya Negatif dan Lalu Masuk ICU
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]