Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 
Hoax
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
2018-12-10 13:56:02

Direktur Eksekutif Lemkapi (Lembaga Strategis Kajian Kepolisian) Dr Edi Hasibuan SH MH.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wartawan harus bisa memilah-milah antara tugas-tugas jurnalistik, dengan penyebaran berita bohong. Apa yang dilakukan oleh Yusro Hasibuan, yang menyebabkan dia berurusan dengan pihak kepolisian, adalah kesalahannya dalam penggunaan medsos bukan tugasnya sebagai wartawan.

Hal itu dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Lemkapi (Lembaga Strategis Kajian Kepolisian) Dr Edi Hasibuan SH MH. Menurut Edi, semua pihak menyikapi kasus ini dengan jernih sehingga jangan ada pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan masalah baru.

Menurut Edi, kasus yang menjerat Yusro Hasibuan adalah murni kasus pelanggaran UU ITE. Sebab dia sebagai masyarakat biasa telah membuat keresahan dengan mengupload berita yang kejadian sudah berlangsung 3 minggu sebelumnya. “Ini bukan kriminalisasi, saya ajak sahabat sahabat wartawan agar hati-hati menggunakan medsos,” ujarnya, Senin (10/12).

Ditambahkan mantan Komisioner Kompolnas ini, semua pihak harus bisa melihat masalah itu dengan jernih. Jika wartawan dipersoalkan karena karya jurnalistiknya, patut kita membelanya. Tapi kalau kasus yang menjeratnya bukan karena masalah jurnalistik, itu harus jadi pembelajaran buat kita semua.

“Kita harus melihat masalah ini dengan teliti, jangan hanya asal komentar tanpa melihat kejelasan masalahnya. Apa lagi sampai kita mengeluarkan pernyataan pernyataan yang terkesan tendensius,” papar mantan wartawan ini.

Sebelumnya, sejumlah media memberitakan soal penangkapan Yusro Hasibuan, salah seorang wartawan media online, oleh Polda Sumut karena telah menyebarkan informasi soal unjukrasa yang telah 3 minggu berlalu.

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, SH, MH kepada wartawan juga menjelaskan, bahwa penangkapan yang dilakukan Polisi bukanlah berkaitan karya jurnalistik, melainkan berita hoax yang disebarkan oleh YH. “Kita tidak akan mungkin mengkriminalisasi rekan-rekan wartawan, wartawan mitra kita dalam menjalankan tugasnya,” ujar Agus.

Diduga Muhammad Yusro Hasibuan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE Jo. Pasal 316 KUHP sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/112/XI/2018/Ditreskrimsus Tertanggal 07 November 2018 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/75/XI/2018/Ditreskrimsus tertanggal 07 November 2018.

Untuk diketahui Yusro dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/1520/XI/2018/SPKT II tertanggal 07 November 2018, karena diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto.

Saat ini, Muhammad Yusro Hasibuan yang merupakan seorang jurnalis daerah Kab. Batu Bara dari media online Jangkau.com telah ditetapkan sebagai tersangka dan di tahan oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut untuk di proses lebih lanjut.(bh/as)

Share : |

 
Berita Terkait Hoax
Boni Hargens: Politik Indonesia Sudah Masuk era 'Post-Truth Society'
Siarkan Berita Hoax Prabowo Kampanye di Padang, Andre Rosiade Akan Laporkan Metro TV ke Dewan Pers
Arief Poyuono: Pertengkaran dan Adu Domba Dirinya di Twitter dengan Ferdinan Hutahaean Adalah Hoax
FSP LEM SPSI DKI Jakarta Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoax
Khilafatul Muslimin Dukung Pemilu 2019 Damai Tanpa Hoaks
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Kabar Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Masuk Tempat Wisata Adalah Hoax
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]