Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Habib Rizieq
Kasus Habib Rizieq Dihentikan Polda Jabar, Para Ulama Berharap Seluruh Kasus Dihentikan
2018-05-04 18:33:02

Ustadz Al-Khaththath. Sekretaris Jenderal FUI.(Foto: BH /as)
JAKARTA, Berita HUKUM - Satu kasus yang menjerat imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka telah dihentikan oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), yakni kasus dugaan penodaan Pancasila sebagaimana yang dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri.

Kuasa Hukum pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, Sugito Atmo Pawiro membenarkan kasus yang sedang dialami kliennya terkait dengan dugaan penghinaan Pancasila telah diberhentikan atau SP3 oleh Polda Jawa Barat.

Tersangkanya Habib Rizieq dan karena tidak memenuhi unsur serta tidak ditemukan niat untuk berbuat jahat dari beberapa keterangan saksi dan beberapa ahli, maka Polda Jabar mengeluarkan SP3. "Saat ini saya datang bersama ustadz Al-Khaththath untuk menanyakan soal kasusnya ke penyidik Polda Metro Jaya," kata Sugito Atmo Prawiro di Polda Metro Jaya, Jumat (4/5)

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), Al-Khaththath mengapresiasi kinerja Polri yang sudah menghentikan kasus yang tengah dialami oleh Habib Rizieq Shihab, sehingga membuat ketentraman terhadap umat Islam di Indonesia.

"Insya Allah ini akan jadi baik di tahun politik ini biar tenteram. Istilahnya kalau yang mau bertarung, bertarung lah secara fair, jangan ada ribut-ribut. Mudah-mudahan ini hasil pertemuan di Istana kemarin," ucapnya.

Al-Khaththath mengklaim bahwa penghentian kasus tersebut merupakan hasil pertemuan tim 11 Persaudaraan Alumni 212, dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Al-Khaththath juga meminta agar kasus para aktifis 212 juga dapat diberhentikan agar terwujudnya suasana yang kondusif.

"Kami para ulama 212 tim 11 yang hadir kemarin (di Istana Negara) saya diantaranya, itu memang meminta kepada Bapak Presiden agar terwujud suasana yang kondusif bagi bangsa Indonesia kriminalisasi terhadap para ulama dan seluruh aktifis 212 itu agar di hentikan," jelasnya.

Lebih lanjut, karena kasus yang menimpa Habib Rizieq hanya baru diberhentikan di Polda Jawa Barat, dia juga meminta untuk kasus yang ditangani oleh Polda Metro Jaya terkait dengan kasus chat pronografi terhadap Firza Husein juga dapat diberhentikan.

"Kita berharap agar seluruh kasus dihentikan bukan hanya Habib Rizieq, kasus yang lain ada Ust Bachtiar Nasir, ada Munarman, ada Ust Alfian Tanjung yang belum diputus ya, kalau yang sudah di putus ya itu wewenang pengadilan ya kalau bisa yang masih bisa dilakuka penghentian ya," tutupnya.(bh/as)

Share : |

 
Berita Terkait Habib Rizieq
Dahnil Anzar: Narasi Rekonsiliasi Lebih Tepat untuk Habib Rizieq
Habib Rizieq: Sengaja Membakar Bendera Tauhid, Pelakunya Dihukum Murtad dan Harus Baca Syahadat Lagi
Doa Untuk Bangsa, Ustadz Abdul Somad Berlinang Air Mata Doakan Habib Rizieq dari Monas
Habib Rizieq Perlu Mendapat Perlindungan
Imam Besar Umat Islam Habib Rizieq Serukan Ulama dan Habaib Menangkan Prabowo-Sandi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BNNK Balikpapan Amankan Suami Istri Kurir Sabu dengan Barbuk Sabu 2 Kg
Presiden Prancis Emmanuel Macron: 'Jangan Memberi Cap Buruk kepada Muslim dan Pemakai Hijab'
KPK Tetapkan 3 Tersangka dari OTT Kasus Proyek Jalan Rp 155,5 Milyar di Kaltim
Vonis 12 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Milyar untuk Trisona Putra Pemilik 499,4 Gram Sabu
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
Beroposisi, Itu Baru High Politics?
Untitled Document

  Berita Utama >
   
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]