Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus E-KTP
Kasus E-KTP, Setya Novanto Tidak Mau Jadi Penyebar Fitnah
2018-01-05 21:31:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengacara Maqdir Ismail menyatakan Setya Novanto tidak ingin mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum ataujustice collaborator (JC) agar tidak menjadi penyebar fitnah.

"Kami belum memastikan mau mengajukan JC atau tidak. Kami tidak mau karena JC itu menyebut nama orang. Kami tidak mau jadi sumber fitnah," kata Maqdir usai sidang putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (4/1).

Dalam putusan sela, majelis hakim menolak keberatan Setya Novanto dalam perkara dugaan korupsi e-KTP sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi pekan depan.

Maqdir mengaku tidak ingin menjadikan Setya Novanto "bulan-bulanan tukang fitnah" seperti sidang-sidang sebelumnya.

"Saya kira itu yang harus dilihat secara baik. Untuk menjadi JC itu kita kan tidak mau menimbulkan fitnah, harus ada fakta, harus ada bukti, harus ada saksi," kata Maqdir.

Maqdir menegaskan kliennya tidak bisa disebut pelaku utama. "Karena kan beliau ini DPR, itu mulai ikut di tengah, bahkan bagian akhir."

Maqdir menilai pelaku utama perkara koruspi e-KTP justru orang-orang Kementerian Dalam Negeri.

"Tapi karena majelis hakim sudah memutuskan dan putusan majelis hakim ini harus kita anggap benar dan harus kita terima," ungkap Maqdir.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah terbuka bagi semua pihak untuk menjadi JC.

"Jika terdakwa memiliki iktikad baik menjadi JC silakan ajukan ke KPK. Tentu dipertimbangkan dan dipelajari dulu. Seorang JC haruslah mengakui perbuatannya, dan kooperatif membuka peran-peran pihak lain secara lebih luas dan ingat, JC tidak bisa diberikan kepada pelaku utama," kata Febri.

Setya Novanto diduga menerima 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-E. Total kerugian negara akibat proyek ini adalah Rp2,3 triliun.(Antara/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Kasus E-KTP
Kasus E-KTP, Setya Novanto Tidak Mau Jadi Penyebar Fitnah
Setya Novanto Mengundurkan Diri Kembali sebagai Ketua DPR
Kader Golkar: Setnov Tidak Dibiarkan Sendirian dalam Menghadapi KPK
Asas Ne Bis In Idem Tidak Berlaku untuk Setya Novanto
Pemerintah Diingatkan untuk Tak Main-main dengan KTP-El
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tiga Pejabat Bank Mandiri Jadi Tersangka Pembobolan Rp 1,47 Triliun
Pemerintah Indonesia Mengusulkan BPIH 2018 Naik 2,58 Persen
Kasatpol PP DKI Jakarta Gebuk Anak Buah Sampai Memar
Komisi IV DPR Tolak Kebijakan Impor Garam
Gerindra: Usut Tuntas Penembakan Kader Gerindra Oleh Oknum Brimob
Zulhasan dan Pat Gulipat Pasal LGBT
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik
Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing
Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]