Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus BLBU
Kasus BLBU PT HNW di Kementan, Kejaksaan Periksa 11 Kepala Dinas
Tuesday 20 Aug 2013 11:18:46

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) oleh PT Hidayah Nur Wahana (PT HNW) dengan nilai proyek Rp 209 miliar di Kementerian Pertanian (Kemtan), kembali melakukan pemeriksaan pada 16 orang saksi.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi membenarkan, bahwa dugaan tindak pidana korupsi BLBU Paket I oleh PT. HNW, dilakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi.

"Tiga orang Saksi yang diperiksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, yaitu H. Syaiful U, Kepala Dinas Pertanian di Bengkulu Selatan, Hj.Rosnaini, Kepala Dinas Pertanian di Bengkulu Utara dan Arif G, Kepala Dinas Pertanian di Kota Bengkulu," kata Untung kepada Wartawan, Senin (19/8) malam, di Gedung Kejaksaan Agung RI.

Dijelaskan Untung, untuk 5 Saksi diperiksa di Kejati Jambi, mereka masing-masing Nelly, H, Kepala Dinas Pertanian di Sungai Penuh, Dedy D, Kepala Dinas Pertanian di Merangin dan Zainuddin, Kepala Dinas Pertanian di Kuala Tungkal serta Eviy M dan Hamsar S, keduanya selaku pemeriksa barang pada Dinas Tanaman Pangan Merangin dan Kuala Tungkal.

"Dua saksi diperiksa di Kejati Sumatra Utara, yaitu H. Basrah Daulay dan Riswan Simarmata, (Kepala Dinas Pertanian Langkat & Batubara). Adapun saksi Carles M dan Hanriadi yang merupakan pemeriksa barang pada Dinas Pertanian Langkat dan Batubara tidak terdapat nama kedua orang tersebut pada Dinas Pertanian Langkat dan Batubara, melainkan Saksi Yusrik Helmi dan Nur Hidayana sehingga akhirnya Penyidik memeriksa juga kedua orang saksi tersebut," papar Untung.

Ditambahkannya lagi bahwa 4 Saksi diperiksa di Kejati Sumatra Selatan, yaitu Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Musi Rawas dan Lahat serta pemeriksa barang pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura kabupaten Musi Rawas dan Lahat.

"Pokok pemeriksaan untuk Kepala Dinas, yaitu terkait dengan data realisasi benih secara nyata yang telah diterima oleh Dinas bagi keperluan Petani dan untuk pemeriksan barang adalah mengenai penerimaan dan penyaluran benih unggul apakah telah sesuai atau tidak dengan spesifikasinya," urai Untung.

Kasus yang merugikan Negara dan Petani ini, Kejaksaan telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Direktur Utama PT HNW, Sutrisno dan Pimpinan Produksi PT HNW, Mahfud Husodo, dimana Mahfud lebih dulu ditangkap di Jember, Jawa Timur karena dinilai tidak kooperatif dan ditahan di penjara Salemba cabang Kejaksaan Agung sejak 19 Juni-7 Agustus 2013.(bhc/mdb)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Kasus BLBU
Perkembangan Kasus BLBU Rp 209 Milyar yang di Garap Kejaksaan
Tim Penyidik Kejagung Periksa 4 Saksi Kasus Proyek BLBU 209 Milyar
Negara Rugi Rp112 Miliar, Untung: Pelimpahan Sudah Dilakukan Hari Ini
3 Orang Pengawas Tanaman Diperiksa Penyidik Kejagung
Kasus BLBU, Dirjen Kementan Kembali Dipanggil Penyidik Kejagung
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tak Ada Kata Cuti untuk Tetap Memikirkan Masalah Sosial Bangsa
Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) Harus Diperketat
Seluruh Fraksi DPR Sepakat Bahas RUU Paten
Ini Pernyataan PPWI Terkait Penahanan 2 Jurnalis di Aceh
Presiden Jokowi Umumkan 7 Nama Calon Anggota Komisi Yudisial 2015-2020
Jangan Nodai Pilkada
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ini Pernyataan PPWI Terkait Penahanan 2 Jurnalis di Aceh
'Tak Ada Angin Tak Ada Hujan' PAN Bergabung ke Pemerintahan Jokowi-JK
Rachmawati Jadi Ketua Kehormatan Panitia Persiapan Reunifikasi Korea untuk Asia Pasifik
Aksi Demo Gerakan Buruh Indonesia di Depan Gedung Istana Negara di Jakarta
Dubes Tiongkok Temui Rizal Ramli Untuk Rencana High Speed Railway JKT-BDG
Bawaslu Launching IKP 2015, Ada 5 Provinsi Paling Rawan Politik Uang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer | Buku Tamu

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]