Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 
Hoax
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
2018-12-10 13:56:02

Direktur Eksekutif Lemkapi (Lembaga Strategis Kajian Kepolisian) Dr Edi Hasibuan SH MH.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wartawan harus bisa memilah-milah antara tugas-tugas jurnalistik, dengan penyebaran berita bohong. Apa yang dilakukan oleh Yusro Hasibuan, yang menyebabkan dia berurusan dengan pihak kepolisian, adalah kesalahannya dalam penggunaan medsos bukan tugasnya sebagai wartawan.

Hal itu dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Lemkapi (Lembaga Strategis Kajian Kepolisian) Dr Edi Hasibuan SH MH. Menurut Edi, semua pihak menyikapi kasus ini dengan jernih sehingga jangan ada pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan masalah baru.

Menurut Edi, kasus yang menjerat Yusro Hasibuan adalah murni kasus pelanggaran UU ITE. Sebab dia sebagai masyarakat biasa telah membuat keresahan dengan mengupload berita yang kejadian sudah berlangsung 3 minggu sebelumnya. “Ini bukan kriminalisasi, saya ajak sahabat sahabat wartawan agar hati-hati menggunakan medsos,” ujarnya, Senin (10/12).

Ditambahkan mantan Komisioner Kompolnas ini, semua pihak harus bisa melihat masalah itu dengan jernih. Jika wartawan dipersoalkan karena karya jurnalistiknya, patut kita membelanya. Tapi kalau kasus yang menjeratnya bukan karena masalah jurnalistik, itu harus jadi pembelajaran buat kita semua.

“Kita harus melihat masalah ini dengan teliti, jangan hanya asal komentar tanpa melihat kejelasan masalahnya. Apa lagi sampai kita mengeluarkan pernyataan pernyataan yang terkesan tendensius,” papar mantan wartawan ini.

Sebelumnya, sejumlah media memberitakan soal penangkapan Yusro Hasibuan, salah seorang wartawan media online, oleh Polda Sumut karena telah menyebarkan informasi soal unjukrasa yang telah 3 minggu berlalu.

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, SH, MH kepada wartawan juga menjelaskan, bahwa penangkapan yang dilakukan Polisi bukanlah berkaitan karya jurnalistik, melainkan berita hoax yang disebarkan oleh YH. “Kita tidak akan mungkin mengkriminalisasi rekan-rekan wartawan, wartawan mitra kita dalam menjalankan tugasnya,” ujar Agus.

Diduga Muhammad Yusro Hasibuan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE Jo. Pasal 316 KUHP sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/112/XI/2018/Ditreskrimsus Tertanggal 07 November 2018 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/75/XI/2018/Ditreskrimsus tertanggal 07 November 2018.

Untuk diketahui Yusro dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/1520/XI/2018/SPKT II tertanggal 07 November 2018, karena diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto.

Saat ini, Muhammad Yusro Hasibuan yang merupakan seorang jurnalis daerah Kab. Batu Bara dari media online Jangkau.com telah ditetapkan sebagai tersangka dan di tahan oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut untuk di proses lebih lanjut.(bh/as)

Share : |

 
Berita Terkait Hoax
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]