Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Polri
Kasi SIM: SIM A Umum, Minimal Telah Memiliki SIM A Polos 1 Tahun
2017-11-11 18:34:59

Kasi SIM Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar.(Foto: BH /as)
JAKARTA - Kasi SIM Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar menyampaikan prosedur untuk membuat SIM A umum, minimal telah memiliki SIM A polos selama 1 tahun.

"Peningkatan dari SIM A polos ke SIM A umum, minimal pengemudi telah memiliki SIM A polos lebih dari 1 tahun dan usia pengemudi di atas 20 tahun," ujar Fahri di Satpas SIM Daanmogot Polda Metro Jaya, Sabtu (11/11).

Fahri menambahkan perbedaan cara membuat SIM A umum ada tes psikologi dan uji simulator. Pemohon peningkatan SIM harus mengikuti uji simulator (instalasi mobil berteknologi komputer).

"Untuk pembuatan SIM A polos hanya uji teori dan praktek, sedangkan untuk SIM A umum ada tambahan tes psikologi dan uji simulator," jelas Fahri.

Prosedur cara pembuatan SIM A umum, peserta pertama-tama harus memeriksa kesehatan, lalu mengikuti tes psikologi.

"Selanjutnya pemohon harus membayar biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp 120.000," terang Fahri.

Setelah itu pemohon akan mengikuti tahapan dan proses penerbitan SIM dari mulai isi formulir, pendaftaran, identifikasi dan verifikasi, yaitu pengambilan sidik jari, foto dan tanda tangan elektronik.

"Selanjutnya ikut ujian teori 30 soal harus menjawab dengan benar sebanyak 21 soal, habis itu baru ujian praktek. Di ujian praktek ada teknik dasar mengemudi dan etika berlalulintas," ucapnya.

Untuk membuat SIM secara online, Satpas SIM sudah mempunyai lebih dari 200 gerai di 33 provinsi. Syarat pembuatan SIM harus memiliki KTP elektronik yang sudah terkoneksi di Mendagri.

"Pembuatan SIM yang belum bisa secara online, contohnya Natuna," tutup Fahri.(bh/as)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Polri
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pengamat: UU MD3 Larangan Kritik, Negara Berpotensi 'Hancur Lebur'
TNI Gadungan Ditangkap karena Tipu Gadis Jutaan Rupiah
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Forum Jurnalis Muslim Bakal Latih Relawan MRI se-Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Dilaporkan ke Polda Metro atas Penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang
Pencarian dan Evakuasi Korban Longsor Brebes Terus Dilakukan Tim SAR Gabungan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR
DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi dan Patuhi Kesepakatan
Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang
Tommy Soeharto Kritik Pemerintahan Jokowi Soal Utang Membengkak
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]