Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
BPN
Kapolri dan Menteri ATR Bahas Kebijakan Pemerataan Keadilan Masalah Tanah
2017-03-17 13:34:17

Tampak Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, saat memberikan keterangan Pers.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan A. Djalil pagi ini melakukan pertemuan tertutup di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Keduanya membahas berbagai permasalahan terkait dengan pertanahan.

"Ada beberapa poin yang kita sepakati yakni menangani mafia pertanahan, saber pungli, kemudian masalah tata ruang pertanahan, serta sertifikasi aset Polri," ujar Tito di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (17/3).

Pembahasan yang juga dihadiri pejabat utama Polri, Kapolda serta kantor wilayah Kementrian ATR/BPN masing provinsi ini tertuang dalam nota kesepakatan. Tito mengatakan, pengentasan masalah pertanahan ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menginginkan percepatan sertifikasi tanah.

"Salah satu kebijakan presiden yakni meningkatkan layanan publik agar masyarkat mendapat layanan baik serta merasakan kehadiran negara dan pemerintah," ujar Tito.

Menurut Tito, pihaknya akan memastikan kelancaran layanan publik bidang pertanahan tersebut. Hak masyarakat mendapatkan kepemilikan tanah yang sah bisa terpenuhi.

"Apalagi presiden membuat kebijakan publik untuk pemerataan keadilan. Masalah tanah adalah masalah hak milik yang penting. Kita juga akan bersihkan mafia pertanahan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan A. Djalil menyampaikan, nota kesepakatan yang dibuat bersama Polri ini diharapkan bisa mewujudkan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, praktik pelanggaran hukum terkait pertanahan yang kini masih terjadi bisa dicegah maupun segera ditindak pihak kepolisian.

"Presiden ingin tanah ini seluruhnya bersertifikat, paling sedikit terdaftar. Kita punya program percepatan sertifikat, tahun ini lima juta bidang, kemudian tahun depan tujuh juta bidang dan selanjutnya sembilan juta bidang," ujarnya.(bh/as)


 
Berita Terkait BPN
 
Di Tangerang Selatan, Pemerintah Bagikan 40.172 Sertifikat Tanah Hasil PTSL
 
Didampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Presiden Jokowi Serahkan 6.000 Sertifikat Tanah di Riau
 
Pembagian Sertifikat Tanah Program Jokowi Baru Capai 32 Persen
 
Kapolri dan Menteri ATR Bahas Kebijakan Pemerataan Keadilan Masalah Tanah
 
BPN Samarinda Juga Nyatakan Perang Melawan Pungli
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Nah! Ashari Taniwan Diduga Dalang Utama Import Besi Siku Berlabel SNI Palsu
Kasus Belum Inkrah, Masinton Pasaribu: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar: Polisi Harus Responsif atas Laporan Santri terhadap Denny Siregar, Jangan Diskriminatif
RUU Perppu Pilkada Disahkan Jadi Undang-Undang, Mendagri Ucapkan Terima Kasih ke DPR
Seminggu Reskoba Polres Kukar Amankan 6 Pelaku Kejahatan Narkoba
Kejari Samarinda Eksekusi Terpidana Korupsi Dana Hibah, Bakkara Bantah akan Melarikan Diri
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]