Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
BPN
Kapolri dan Menteri ATR Bahas Kebijakan Pemerataan Keadilan Masalah Tanah
2017-03-17 13:34:17

Tampak Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, saat memberikan keterangan Pers.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan A. Djalil pagi ini melakukan pertemuan tertutup di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Keduanya membahas berbagai permasalahan terkait dengan pertanahan.

"Ada beberapa poin yang kita sepakati yakni menangani mafia pertanahan, saber pungli, kemudian masalah tata ruang pertanahan, serta sertifikasi aset Polri," ujar Tito di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (17/3).

Pembahasan yang juga dihadiri pejabat utama Polri, Kapolda serta kantor wilayah Kementrian ATR/BPN masing provinsi ini tertuang dalam nota kesepakatan. Tito mengatakan, pengentasan masalah pertanahan ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menginginkan percepatan sertifikasi tanah.

"Salah satu kebijakan presiden yakni meningkatkan layanan publik agar masyarkat mendapat layanan baik serta merasakan kehadiran negara dan pemerintah," ujar Tito.

Menurut Tito, pihaknya akan memastikan kelancaran layanan publik bidang pertanahan tersebut. Hak masyarakat mendapatkan kepemilikan tanah yang sah bisa terpenuhi.

"Apalagi presiden membuat kebijakan publik untuk pemerataan keadilan. Masalah tanah adalah masalah hak milik yang penting. Kita juga akan bersihkan mafia pertanahan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan A. Djalil menyampaikan, nota kesepakatan yang dibuat bersama Polri ini diharapkan bisa mewujudkan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, praktik pelanggaran hukum terkait pertanahan yang kini masih terjadi bisa dicegah maupun segera ditindak pihak kepolisian.

"Presiden ingin tanah ini seluruhnya bersertifikat, paling sedikit terdaftar. Kita punya program percepatan sertifikat, tahun ini lima juta bidang, kemudian tahun depan tujuh juta bidang dan selanjutnya sembilan juta bidang," ujarnya.(bh/as)

Share : |

 
Berita Terkait BPN
Di Tangerang Selatan, Pemerintah Bagikan 40.172 Sertifikat Tanah Hasil PTSL
Didampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Presiden Jokowi Serahkan 6.000 Sertifikat Tanah di Riau
Pembagian Sertifikat Tanah Program Jokowi Baru Capai 32 Persen
Kapolri dan Menteri ATR Bahas Kebijakan Pemerataan Keadilan Masalah Tanah
BPN Samarinda Juga Nyatakan Perang Melawan Pungli
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ikut-ikutan Kota Bekasi, Ternyata Depok Juga Pengin Gabung Jakarta
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Perluasan Ganjil Genap Beri Dampak Positif Perbaikan Kualitas Udara
Perusahaan BUMN Waskita Karya Siap Jual 5 Jalan Tol Semester II 2019
Citra Kirana Merasa Lebih Tenang Setelah Berhijab
Ini Tanggapan Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Soal UAS
Untitled Document

  Berita Utama >
   
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Polda Metro Jaya Musnahkan Sabu 71,8 Kg dan 15.326 Butir Ekstasi, Kasus Juni-Agustus 2019
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR
Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]