Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Media
Kapolri Mengaku Kepolisian Awalnya Tidak Ingin Telegram Diblokir, Kami Diberi Akses
2017-07-18 04:36:28

Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senin (17/7).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah meminta kepada aplikasi Telegram melalui Kemenkominfo untuk diberi akses terkait terorisme. Tito melihat keamanan negara akan terganggu dan terancam, karena adanya aplikasi Telegram yang disalahgunakan oleh kelompok radikal.

"Kita minta akses, ini salah satu national security, keamanan negara. Sehingga keamanan negara dengan privasi. Kalau satu ditambah yang lain akan berkurang, yang satu ditambah pasti akan mengurangi civil liberty, itulah resiko. Itulah natural," ujar Tito di Gedung DPR, Senin (17/7).

Tito mengaku kepolisian awalnya tidak ingin menutup akses tersebut.

"Kita minta kepada telegram bukan ditutup sebenarnya, tolong kami bisa diberi akses kalau sudah menyangkut urusan terorisme, keamanan, kami diberi akses untuk tahu siapa itu yang memerintahkan untuk ngebom, siapa itu yang menyebarkan paham radikal," kata Tito.

Tito mengatakan permintaan akses untuk penanganan terorisme tidak dilayani dan ditanggapi pihak Telegram. Sehingga, Tito akhirnya meminta penutupan aplikasi Telegram.

"Bahwa inilah profit oriented bagi mereka, ini market besar, penggunanya jutaan. begitu kita tutup, mikirlah mereka. Nah sekarang mereka saya dengar sudah mulai membangun komunikasi dengan menkominfo, fine," ucap Mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Tito tidak mempermasalahkan aplikasi Telegram aktif kembali bila diberikan akses terdapat data-data terkait terorisme, ajaran radikal serta cara membuat bom.

"Kami diberi akses, siapa mereka itu. Kalau mereka sudah deal dengan kita, menkominfo, saya pikir fine," tutup Tito. (bh/as)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Media
Anggota DPR: Stasiun Televisi Diminta Selektif Pilih Pendakwah
Supratman Tepis Single Mux Operator Penyiaran Hadirkan Praktik Monopoli
Ujaran Brutal Sang Kapolres, Sebut Profesi Jurnalis Seperti Kotoran
Kapolri Mengaku Kepolisian Awalnya Tidak Ingin Telegram Diblokir, Kami Diberi Akses
SMCE: Membangun Kebebasan Pers Berlandaskan Nilai Pancasila dan Terbebas dari Gerakan Radikalisme
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
#KamiIndonesia, Ketua MPR: Jangan Ada Lagi Yang Merasa Paling Pancasila!
DPR Yakin Aksi Bela Palestina Berlangsung Damai
Haedar: Muhammadiyah Organisasi Tengahan yang Kokoh pada Prinsip
Puluhan Ribu Anak Dirundung-Seksual di Gereja, Sekolah dan Klub Olahraga Australia
Operasi Premanisme, Jatanras Polda Metro Tangkap 2 Pelaku Jambret Tas ATM
MK Tolak Uji Aturan Iklan Rokok
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Operasi Premanisme, Jatanras Polda Metro Tangkap 2 Pelaku Jambret Tas ATM
4 Tersangka Narkoba Ditangkap dan 1 Pelaku Tewas Melawan Polisi
Polda Metro Jaya dan Perum Bulog Melakukan Operasi Pasar di Jabodetabek
Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pungli Abun dan Elly
Mengenal Kang Ajat Cagub Jabar yang Resmi Diusung Gerindra
Uni Eropa dan Rusia Tolak Dukung Trump Mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]