Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Fahri Hamzah
Kalah Banding di PT, Dan Korbankan Partai, Elit PKS Harus Mengundurkan Diri
2017-12-20 13:41:25

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dari fraksi PKS.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pukulan telak kembali mendera partai dakwah. Tiga hari setelah manuver Fraksi PKS untuk meminta pergantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR - di tengah rapat Bamus yang alot membahas mekanisme pergantian Setya Novanto sebagai Ketua DPR - tim kuasa hukum Fahri Hamzah menyampaikan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menolak banding DPP PKS.

Koordinator Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas (Tim PKS) Mujahid A. Latief, SH, MH menyampaikan hal tersebut kepada wartawan dalam siaran pers, Kamis (14/12) lalu.

"Pengadilan Tinggi Jakarta telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 14 Desember 2016," urai Mujahid.

Selain itu, Mujahid menambahkan bahwa dalam putusan Provisi (putusan sela) no 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel tanggal 16 Mei 2016, menyatakan secara tegas bahwa pemberhentian Fahri Hamzah sebagai anggota PKS, anggota DPR dan Wakil Ketua DPR RI dalam keadaan status quo (tidak mempunyai kekuatan hukum/ tidak berlaku) sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.

"Memerintahkan PKS untuk tidak melakukan perbuatan atau mengambil keputusan apapun terkait posisi atau jabatan Fahri Hamzah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap", tambah Mujahid.

Terkait hal itu, Mujahid juga menegaskan bahwa dengan kalahnya banding PKS itu, Fahri Hamzah, kliennya yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI tidak dapat diganggu gugat posisinya oleh PKS. Seperti diketahui, di tingkat pertama, PN Jakarta Selatan telah memutus kalah beberapa petinggi DPP PKS dalam sengketa pemecatan atas kadernya, Fahri Hamzah.

Dalam amar putusannya, hakim memutuskan DPP PKS harus mengembalikan status Fahri Hamzah sebagai kader, sebagai anggota DPR dan tidak mengganggu posisinya sebagai Wakil Ketua lembaga legislatif Senayan. DPP PKS juga dikenai sanksi imateril harus membayar Rp30 Milyar.

Beberapa waktu lalu Fahri Hamzah sempat menanggapi santai 'move' PKS yang ingin mendongkelnya sebagai Wakil Ketua DPR. "Namanya juga usaha," kata Fahri sambil lalu. Usai jumpa pers, Fahri Hamzah mengatakan dengan putusan itu PKS telah merugikan partai dan menyarankan pengurus partai yang sekarang untuk berani mengundurkan diri.(bersamafh/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Fahri Hamzah
Fahri Hamzah: Rawan Jelang Pemilu, Ada Dana Desa, Dana Kelurahan dan Bansos Terbesar Siap Mengalir 'Air Bah'
Jika Prabowo Menang, Fahri Usul SBY dan Amien Rais Jadi Menteri Senior
Terlalu Cepat Definisikan Pahlawan dengan Pengertian Baru
Fahri Hamzah: Kebohongan Penguasa Dianggap Kebenaran, Bohong Adalah 'Jujur' Gaya Baru
Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
MetroTV Mendapat Teguran Keras dari KPI
Pangeran Philip: Suami Ratu Elizabeth II Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, Mobilnya Terguling
PT Bumigas Energi Pertanyakan Putusan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik 2 Anggota BANI
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
DPD SPN DKI Jakarta Gelar Deklarasi Pemilu Damai 2019
KPU: Jaga Kepercayaan Publik Lewat Situng
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
BNPT Adakan Raker dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]