Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Reklamasi Pantai
Kadishubtrans DKI Jakarta Diperiksa Terkait Izin Amdal Lalin
2018-02-02 22:16:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Dugaan penyidikan korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta, terus bergulir. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Kadishubtrans) DKI Jakarta, Andri Yansyah turut diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, terkait soal izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) lalu lintas.

"Saya jelaskan bahwa tugas dari Dishub itu adalah Amdal Lalin, memberikan rekomendasi teknis Amdal Lalin. Nah rekomendasi teknis itu ada, apabila sudah ada bentuknya, sudah ada pulaunya, karena pulaunya belum ada, berarti belum apa-apa kita lakukan," kata Andri di Polda Metro Jaya, Jumat (2/2).

Menurut Andri, izin Amdal lalu lintas tak berkaitan dengan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pulau C dan D reklamasi diketahui dalam gal ini tengah didalami kepolisian. Amdal lalu lintas pun tak ada hubungan dengan penerbitan sertifikat di pulau buatan itu.

"Enggak ada urusannya dengan sertifikat, enggak ada hubungannya dengan dengan HGB, enggak ada urusannya dengan NJOP, enggak ada. Ada bangkitan lalinnya enggak, itu tugas kami," ujarnya.

Dugaan korupsi pada proyek reklamasi penyelidikannya dimulai sejak September 2017, dengan dasar adanya polemik di masyarakat soal reklamasi.

Penyidik kemudian meningkatkan proses status hukum atas kasus itu dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Keputusan ini diambil setelah ditemukannya dugaan korupsi di proyek itu.

Dugaan adanya pelanggaran ketika penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) Pulau C dan D dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta dinilai tidak wajar, seharga Rp3,1 juta per meter persegi.(bh/as)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Reklamasi Pantai
Kadishubtrans DKI Jakarta Diperiksa Terkait Izin Amdal Lalin
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Reklamasi Teluk Jakarta Jalan Terus Artinya Membiarkan Negara Dalam Negara
Referendum Diajukan MEH untuk Mengganjal Anies-Sandi Menutup Reklamasi?
Moratorium Reklamasi Dicabut, Gerindra: Lucunya, KLHK dan Kemenko Maritim Tidak Ajak KKP
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komikus Jepang Onan Hiroshi yang Sindir Proyek Kereta Cepat Jokowi Minta Maaf
Menutup Lomba Band Piala Kapolri, Kapolri: Generasi Muda Jauhi Narkoba
Milad 1 Bang Japar: Meneguhkan Konsistensi dan Komitmen untuk Kemaslahatan Umat
Polri, Kemenhub Menggelar Pembuatan SIM A Umum Kolektif Hanya Rp 100 Ribu
DPR Apresiasi Pembatalan Penunjukan Polri Sebagai Pj. Gubernur
Deklarasi Kaukus Pembela HRS dengan 3 Tuntutan Umat (Trituma)
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Milad 1 Bang Japar: Meneguhkan Konsistensi dan Komitmen untuk Kemaslahatan Umat
Deklarasi Kaukus Pembela HRS dengan 3 Tuntutan Umat (Trituma)
Hasil Survey Elektabilitas Terus Turun, Jokowi Perlu Tebar Pesona
PDIP Usung Jokowi, Peta Kekuatan Sementara Jokowi Vs Prabowo untuk Pilpres 2019
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]