Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Bakamla RI
Kabakamla: Bakamla Libatkan Unsur Operasi Instansi Penegak Hukum di Laut
2018-05-02 13:17:18

JAKARTA, Berita HUKUM - "Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) memiliki tugas pokok melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal tersebut juga di dukung dengan Perpres 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, yang menyelenggarakan fungsi "Mensinergikan dan Memonitor Pelaksanaan Patroli Perairan Oleh Instansi Terkait". Atas dasar pengaturan tersebut, Bakamla menggelar operasi bersama yang melibatkan unsur-unsur operasi instansi penegak hukum di laut".

Hal tersebut dikatakan Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Srategi Keamanan Laut Bakamla RI Laksma TNI Muspin Santoso, S.H., M.Si (Han), pada acara pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring Dan Evaluasi Strategi Kamla Badan Keamanan Laut, di Hotel Golden Tulip, Pasar baru, Jakarta Pusat, Rabu(2/5).

Rakor yang melibatkan puluhan personel perwakilan satker Bakamla RI wilayah Jakarta itu mengangkat tema "Melalui Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Strategi Kita Tingkatkan Komitmen dan Profesionalisme Tim Menuju Bakamla Yang Satu".

Sementara itu, acara yang dimoderatori Kasi Kerjasama Dalam Negeri Non Pemerintahan Bakamla RI, Ariana Listyawati, S.Pd., itu menghadirkan narasumber yang cukup ternama, yakni: Ronald Andrea Annas, Ak., Ir. Kurdinanto Sarah, M.Sc., dan Oskar Vitriano, S.E., M.Pubpol, Cso.

Menurut Kabakamla, Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Strategi Kamla ini diselenggarakan dalam rangka mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pengimplementasi pokok-pokok kebijakan Kepala Bakamla tahun 2018 serta menghimpun bahan untuk mendukung proses perencanaan dan perumusan draft awal Strategi Keamanan Laut tahun 2019.

Manfaat rapat koordinasi ini, lanjutnya, untuk membentuk dan mengelola sumber daya yang dimiliki menuju satu tujuan dan melaksanakan misi agar dapat berjalan harmonis, juga sebagai wadah penghubung dan komunikasi aspirasi. Rakor juga dapat menjadi wadah untuk membangun kerjasama yang efektif dan efisien antar Satker dalam rangka menyamakan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam mengimplementasikan pokok-pokok kebijakan Kepala Bakamla tahun 2018.

Monev secara luas diakui sebagai suatu elemen yang krusial dalam pengelolaan dan implementasi program dan kebijakan dalam organisasi. karena penggunaan informasi atau temuan dari hasil monev selama dan sesudah pelaksanaan program dapat dilihat sebagai hal penting dari sistem pelaporan dan akuntabilitas dalam menunjukkan kinerja. oleh karena itu kegiatan rakor monev yang dilaksanakan oleh direktorat strategi sangat krusial untuk mengawal program dan kegiatan tahun 2018, imbuhnya.(ar/bkl/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Bakamla RI
Operasi Bakamla Tangkap Dua Kapal Vietnam Tanpa Dokumen
Bakamla RI Amankan 1,8 Juta Metrik Ton Minyak Kelapa Sawit
Kabakamla: Bakamla Libatkan Unsur Operasi Instansi Penegak Hukum di Laut
Bakamla RI-Bapeten Tindak Kapal Penyelundup Zat Radio Aktif
Rapat TPOM, Indonesia-Malaysia Sinergikan Patroli Kamla Selat Malaka
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Rencana Urun Rembug Alumni UI Mencari Solusi dan Menyelamatkan NKRI
Puluhan Warga Keracunan Keong Sawah, Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB
Relawan Bali Kita AS Deklarasikan Abraham Samad Capres 2019
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]