Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Buruh
KSBSI DKI Jakarta Pastikan Tidak Lakukan Aksi Pada 22 Mei
2019-05-18 19:56:42

Korwil KSBSI DKI Jakarta, Dwi Harto.(Foto: BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta menegaskan sikap untuk tidak melakukan aksi dan kegiatan dalam bentuk apapun di momen pengumuman resmi KPU perihal hasil Pemilu 2019, Rabu 22 Mei mendatang.

Hal itu ditegaskan Korwil KSBSI DKI Jakarta, Dwi Harto dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Kantor Sekretariat KSBSI DKI Jakarta, Cipinang, Sabtu (18/5)

"Untuk tanggal 21 dan 22 Mei kan banyak elemen masyakat yang berencana datang ke KPU dan Bawaslu. Tapi sesuai arahan dari pimpinan, kita tidak akan turun ke jalan," ujar Dwi.

Dia menyebutkan, seluruh keputusan yang ditetapkan oleh KPU, akan dipedomani oleh seluruh jajarannya. "Kami mendukung segala keputusan yang dihasilkan KPU," tegasnya.

Mengenai pernyataan people power yang akhir-akhir ini kerap diutarakan oleh beberapa elite maupun tokoh nasional karena terdapat berbagai kecurangan pada Pemilu 2019 yang dituding dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif, pihaknya mengimbau agar masyarakat dapat menyikapinya secara bijaksana.

"Isu tersebut sudah tidak pas di zaman sekarang ini. Harapan kita pada masyarakat agar berpikir cerdas dan rasional. Toh bila ditemukan kecurangan, ketidakpuasan kan negara kita negara hukum, ada mekanismenya. Bukan lagi mengajak masyakat untuk turun ke jalan," tuturnya.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial, Nurzaman. "Bahwa tanggal 22 itu kita mendengarkan saja dari hasil resmi KPU. Apapun hasilnya itu lah yang akan kita terima, jalan yang terbaik buat kita semua, kekuasaan Allah. Tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang ada," pungkasnya.

Sementara diketahui pula, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia pada, Kamis (16/5) lalu telah memutuskan dua perkara gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umim (KPU) yang dilayangkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terkait dua hal yaitu Situng dan Quick Count pada pemilu 2019 di Indonesia.

Dalam putusan perkara nomor 07 tentang Situng KPU dan Quick Count, KPU terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa KPU dinyatakan bersalah melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam tahapan pemilihan umum.(bh/mos)


 
Berita Terkait Buruh
 
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
 
KSBSI DKI Jakarta Pastikan Tidak Lakukan Aksi Pada 22 Mei
 
Gerindra dan Buruh Sama-Sama Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat
 
Pengusaha Asing Kabur dan Ribuan Pekerja Tidak Dibayar Upahnya, Dimana Tanggung Jawab Pemerintah?
 
Dialog Tripartit Koalisi Buruh Jakarta Bahas Kartu Pekerja
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
MA Kabulkan Gugatan Rachmawati, KPU Kehilangan Pijakan Menetapkan Pemenang Pilpres 2019
Lembaga Pendidikan Swasta Tutup, IPM Anjlok
Di HBA Ke-60, Kejari Sinjai Mengusung Tema 'New Normal Dalam Pendemi Covid-19'
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase 'Parliamentary Threshold' Dinaikkan
Warga Pamulang Estate RW 24 Ikut Perlombaan 'Kampung Tangguh Jawara'
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]