Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Buruh
KSBSI DKI Jakarta Pastikan Tidak Lakukan Aksi Pada 22 Mei
2019-05-18 19:56:42

Korwil KSBSI DKI Jakarta, Dwi Harto.(Foto: BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta menegaskan sikap untuk tidak melakukan aksi dan kegiatan dalam bentuk apapun di momen pengumuman resmi KPU perihal hasil Pemilu 2019, Rabu 22 Mei mendatang.

Hal itu ditegaskan Korwil KSBSI DKI Jakarta, Dwi Harto dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Kantor Sekretariat KSBSI DKI Jakarta, Cipinang, Sabtu (18/5)

"Untuk tanggal 21 dan 22 Mei kan banyak elemen masyakat yang berencana datang ke KPU dan Bawaslu. Tapi sesuai arahan dari pimpinan, kita tidak akan turun ke jalan," ujar Dwi.

Dia menyebutkan, seluruh keputusan yang ditetapkan oleh KPU, akan dipedomani oleh seluruh jajarannya. "Kami mendukung segala keputusan yang dihasilkan KPU," tegasnya.

Mengenai pernyataan people power yang akhir-akhir ini kerap diutarakan oleh beberapa elite maupun tokoh nasional karena terdapat berbagai kecurangan pada Pemilu 2019 yang dituding dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif, pihaknya mengimbau agar masyarakat dapat menyikapinya secara bijaksana.

"Isu tersebut sudah tidak pas di zaman sekarang ini. Harapan kita pada masyarakat agar berpikir cerdas dan rasional. Toh bila ditemukan kecurangan, ketidakpuasan kan negara kita negara hukum, ada mekanismenya. Bukan lagi mengajak masyakat untuk turun ke jalan," tuturnya.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial, Nurzaman. "Bahwa tanggal 22 itu kita mendengarkan saja dari hasil resmi KPU. Apapun hasilnya itu lah yang akan kita terima, jalan yang terbaik buat kita semua, kekuasaan Allah. Tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang ada," pungkasnya.

Sementara diketahui pula, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia pada, Kamis (16/5) lalu telah memutuskan dua perkara gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umim (KPU) yang dilayangkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terkait dua hal yaitu Situng dan Quick Count pada pemilu 2019 di Indonesia.

Dalam putusan perkara nomor 07 tentang Situng KPU dan Quick Count, KPU terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa KPU dinyatakan bersalah melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam tahapan pemilihan umum.(bh/mos)

Share : |

 
Berita Terkait Buruh
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Kemenkominfo Didesak Ciptakan Platform Penjualan Daring UMKM
Sambut HUT Bhayangkara, Polsek Genuk Adakan Servis Gratis Sepeda Motor
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]