Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Buruh
KSBSI DKI Jakarta Pastikan Tidak Lakukan Aksi Pada 22 Mei
2019-05-18 19:56:42

Korwil KSBSI DKI Jakarta, Dwi Harto.(Foto: BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta menegaskan sikap untuk tidak melakukan aksi dan kegiatan dalam bentuk apapun di momen pengumuman resmi KPU perihal hasil Pemilu 2019, Rabu 22 Mei mendatang.

Hal itu ditegaskan Korwil KSBSI DKI Jakarta, Dwi Harto dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Kantor Sekretariat KSBSI DKI Jakarta, Cipinang, Sabtu (18/5)

"Untuk tanggal 21 dan 22 Mei kan banyak elemen masyakat yang berencana datang ke KPU dan Bawaslu. Tapi sesuai arahan dari pimpinan, kita tidak akan turun ke jalan," ujar Dwi.

Dia menyebutkan, seluruh keputusan yang ditetapkan oleh KPU, akan dipedomani oleh seluruh jajarannya. "Kami mendukung segala keputusan yang dihasilkan KPU," tegasnya.

Mengenai pernyataan people power yang akhir-akhir ini kerap diutarakan oleh beberapa elite maupun tokoh nasional karena terdapat berbagai kecurangan pada Pemilu 2019 yang dituding dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif, pihaknya mengimbau agar masyarakat dapat menyikapinya secara bijaksana.

"Isu tersebut sudah tidak pas di zaman sekarang ini. Harapan kita pada masyarakat agar berpikir cerdas dan rasional. Toh bila ditemukan kecurangan, ketidakpuasan kan negara kita negara hukum, ada mekanismenya. Bukan lagi mengajak masyakat untuk turun ke jalan," tuturnya.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial, Nurzaman. "Bahwa tanggal 22 itu kita mendengarkan saja dari hasil resmi KPU. Apapun hasilnya itu lah yang akan kita terima, jalan yang terbaik buat kita semua, kekuasaan Allah. Tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang ada," pungkasnya.

Sementara diketahui pula, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia pada, Kamis (16/5) lalu telah memutuskan dua perkara gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umim (KPU) yang dilayangkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terkait dua hal yaitu Situng dan Quick Count pada pemilu 2019 di Indonesia.

Dalam putusan perkara nomor 07 tentang Situng KPU dan Quick Count, KPU terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa KPU dinyatakan bersalah melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam tahapan pemilihan umum.(bh/mos)

Share : |

 
Berita Terkait Buruh
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik
Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong
Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]