Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
KPU
KPU Resmikan Gerakan Coklit Pilkada Serentak 2018
2018-01-06 02:53:46

Peresmian "Gerakan Coklit Serentak" 31 Provinsi 381 Kab/Kota, menyongsong Pemilihan Serentak 2018.(Foto: Istimewa)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Jumat (5/01) meresmikan peluncuran Pencocokan dan Penelitian (Mencoklit), bertempat di Aula Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) jalan Kemang Raya No. 35 Jakarta.
Peresmian gerakan coklit serentak ini dilaksanakan bersamaan dengan bimbingan teknis Sistem Informasi Data Pemilih (sidalih) Pilkada 2018 yang diikuti oleh pranata komputer dari masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pilkada serentak Tahun 2018.

Gerakan Coklit Serentak di 31 Provinsi, 381 Kabupaten/Kota, menandai pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2018.

Kepala Biro Perencanaan Sumariyandono dalam laporannya mengatakan, peresmian dari pada gerakan coklit serentak ini ditujukan utamannya adalah untuk menunjukan bahwa seluruh jajaran KPU, baik di tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pilkada tahun 2018 siap untuk menjalankannya.

Gerakan coklit awal dari pada upaya kita untuk menyempurnakan data pemilih sebelum kita tetapkan menjadi data pemilih tetap. Oleh sebab itu gerakan coklit ini sangat-sangat penting dan perlu kita lakukan sama-sama secara serentak agar nuasa ataupun masyarakat bisa memandang bahwa KPU siap untuk melaksanakan pilkada Tahun 2018.

Sedangkan pelaksanaan daripada coklit yang akan dilakukan secara serentak yang akan dilakukan pada 20 Januari 2018, pelaksanaan tersebut dilakukan serentak dihampir seluruh Kabupaten, secara pasti adalah 381 Kabupaten/Kota dan 17 Provinsi.

Adapun gerakan coklit serentak akan dipusatkan dibeberapa kota besar, antara Sumatera Utara, kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, ujar Sumariyandono

Ketua KPU Arief Budiman dalam sambutannya mengatakan kenapa KPU perlu membuat gerakan coklit serentak, karena selama ini kegiatan melakukan pencocokan dan penelitian pemutahiran data pemilih itu dilakukannya tidak pernah punya gema yang luar biasa diseluruh Indonesia.

Kenapa KPU perlu lakukan gerakan coklit serentak, karena pada hari pertama coklit itu kita lakukan gerakan serentak untuk memberi semangat, untuk memberi sinyal, bukan hanya bagi petugas coklit, tetapi juga memberi sinyal, memberi semangat untuk masyarakat pemilih, ini yang penting sebetulnya, ujar Arief.

Tujuan agar masyarakat pemilih tergerak, sejak hari pertama dilakukannya coklit dia sudah mulai mengecek, nama sudah masuk belum, sudah benar belum catatan namanya.

Jadi kehadiran Bawaslu, DKPP, Lemabaga Swadaya Masyarakat, Pimpinan lembaga negara yang ada disini, bukan sekedar kami memberikan informasi tentang coklit, tetapi lebih dari itu kami ingin mengingatkan teman-teman yang ada di Provinsi, Kabupaten/Kota bahwa kegiatan coklit anda akan dilihat banyak pihak, bawaslu beserta jajarannya akan melihat, akan mengawasi akan bekerjasama dengan KPU, DKPP juga akan melihat itu, NGO, Kementerian Lembaga lainnya juga akan melihat itu, jadi ini informasi dua arah, bukan sekedar hanya kami menginformasi kegiatan KPU, tetapi juga teman-teman saya ingatkan bahwa melakukan pekerjaan anda akan dilihat banyak pihak.

Peluncuran KPU mencoklit dihadiri komisioner KPU Viryan, Evi Novida Ginting, Hasyim Asya'ari, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan, Prarmono Ubaid Tanthowi, sekjen KPU Arif Rahman Hakim, serta anggota DKPP Teguh Parsetyo dan anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin.(dosen.teks/KPU/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait KPU
KPU: Jaga Kepercayaan Publik Lewat Situng
Fadli Zon Sarankan KPU Prioritaskan Masyarakat Belum Masuk DPT
KPU Optimis, Pemilu Siap Diselenggarakan
Ada 60 TPS Sulit Dijangkau, KPU Kaur Lakukan Analisis Giografis TPS untuk Pemilu 2019
Penomoran PKPU Sebatas Administrasi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK
Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
22 Pucuk Pistol Air Gun Diamankan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok
Harimau Jokowi Layangkan Gugatan Perdata kepada Prabowo terkait Selang Cuci Darah RSCM
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Penipuan Mengaku sebagai Kepala Sekolah SD Rejosari
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]