Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Caleg
KPU Dorong Masyarakat Beri Masukan atas Daftar Calon Sementara (DCS)
2018-08-01 06:36:14

Ilustrasi. Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Proses penyerahan berkas bakal calon legislatif (bacaleg) DPR telah dilakukan 16 partai politik nasional pada, Selasa (31/7). Usai melalui tahapan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian menunaikan tugasnya untuk melakukan verifikasi terhadap berkas perbaikan yang ada dan dilanjutkan dengan menyusun Daftar Calon Sementara (DCS), mengumumkannya dan melihat persentase perempuan serta meminta tanggapan masyarakat.

Khusus untuk tahapan meminta masukan tanggapan masyarakat, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bahwa proses ini jadi ruang bagi publik untuk melihat calon wakil rakyatnya yang akan ditempatkan disurat suara di 17 April 2019. Apabila ada hal-hal yang dianggap perlu disampaikan mengenai bakal calon, maka KPU akan meminta klarifikasinya kepada partai bersangkutan. "Kalau masukan tanggapan terbukti bisa saja yang semula MS (memenuhi syarat) bisa jadi TMS (tidak memenuhi syarat)," kata Arief, Selasa (31/7).

Meski demikian, KPU menurut Arief tidak sembarang dalam menerima masukan atau tanggapan masyarakat. Ada proses selektif hingga masukan atau tanggapan terhadap bacaleg bisa benar-benar ditindaklanjuti ke partai yang mengusungnya. "Yang lapor harus jelas, ada identitasnya, bukan abal-abal. Kalau sudah jelas identitasnya nanti KPU akan menindaklanjuti, kalau tidak jelas, tidak ditindaklanjuti," tandas Arief.

Sesuai PKPU 5 Tahun 2018 Tentang Program, Tahapan dan Jadwal, usai menerima masukan dan tanggapan masyarakat hingga menindaklanjutinya ke partai politik, KPU memberi ruang bagi partai untuk mengklarifikasinya, memberitahukan dan membuka ruang pengajuan penggantian bakal calon hingga memverifikasi bacalon pengganti tersebut. Adapun untuk akhir dari proses pencalonan ini dilakukan penyusunan DCT dan ditetapkan untuk kemudian diumumkan ke masyarakat.(timhupmaskpu/dianR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Caleg
KPU Dorong Masyarakat Beri Masukan atas Daftar Calon Sementara (DCS)
Tolak Caleg Bermasalah, KPUD DKI Jakarta Harus Transparan
Banyak Caleg Tidak Memenuhi Berkas, Parpol Layaknya Kelompok Arisan
PKB Pastikan Tidak Ada Caleg Ganda
Caleg Tidak Melengkapi Berkas, Langsung Dicoret
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dirjen AHU: GRIPS Penting Bagi Notaris untuk Cegah TPPU
Kejari Barito Selatan Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang
Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat
5 Hal yang Kamu Dapatkan Saat Memesan Makanan di Restorasi Kereta Api
UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi
Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]