Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres 2014
KPU Sosialisasikan Aplikasi Sidalih
Thursday 08 Nov 2012 09:26:44

Acara sosialisasi dan implementasi aplikasi pemutakhiran daftar pemilih pemilu 2014 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk menjamin hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) agar dapat memilih dalam pemilu 2014 serta tertib penggunaan hak pilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sosialisasi dan implementasi aplikasi pemutakhiran daftar pemilih pemilu 2014.

Acara yang digelar di Hotel Royal Kuningan tersebut berlangsung dari tanggal 6-9 November 2012, dan dihadiri oleh Anggota KPU Sigit Pamungkas, Hadar N. Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Arif Budiman, dan Kepala Biro Perencanaan KPU Moyong Heryanto, serta anggota KPU provinsi divisi program dan teknis serta operator data pemilih di 33 sekretariat KPU provinsi Se-Indonesia.

Rapat sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh KPU Provinsi dalam penggunaan aplikasi tersebut. Rencananya, KPU akan menggunakan sistem informasi data pemilih (Sidalih) dalam memutakhirkan daftar pemilih Pemilu 2014. Sidalih sendiri adalah suatu perangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja KPU mulai dari menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara daftar pemilih.

Dalam pembukaan acara tersebut Anggota KPU Sigit Pamungkas mengatakan, hak memilih bukan hak yang eksklusif.

“Hak pilih adalah bagian dari hak universal yang harus diterima oleh semua orang di dunia atas warga negara yang telah cukup umur, di Indonesia adalah mereka yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah,” paparnya.

Hak pilih, lanjut Sigit, sudah menjadi konstitusi modern yang diakui kebenarannya di manapun, dimana setiap orang memiliki hak pilih selama memenuhi syarat-syarat tertentu.

“Itulah dasar urgensi mengapa acara ini diselenggarakan, sehingga pemilu 2014 nanti benar-benar menjamin hak pilih terfasilitasi dengan baik. Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD 2014 sudah berusaha memfasilitasi hak pilih warga negara dengan baik. Persoalan hak memilih tidak sekadar terakomodirnya hak pilih, tetapi juga proses. Oleh sebab itu, sistem pemutakhiran data pemilih menjadi agenda penting yang harus kita perhatikan bersama,” tegas anggota KPU termuda itu.

Selain itu, dalam paparannya anggota KPU Hadar Gumay mengungkapkan, ada 2 (dua) aspek yang akan menjadi perhatian pada rapat ini, yang pertama, terkait dengan sitem informasi. Dan yang kedua, tentang regulasi serta Standart Operasional Procedure (SOP) pemutakhiran data pemilih.

lanjut Hadar, KPU akan menyandingkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terakhir dengan data yang berasal dari pemerintah.

“Dari sisi kita (KPU-red) ada DPT yang terakhir, ini menjadi elemen terakhir yang akan diketemukan dengan data yang berasal dari pemerintah, sehingga kita punya data yang akurat dalam melakukan coklit (mencocokan dan meneliti-red) nantinya,” ujar mantan Direktur CETRO itu.(ook/dod/red/kpu/bhc/opn)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Pilpres 2014
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mesir Umumkan Status Darurat di Sinai
Ratusan Ekor Sapi Mati Akibat Kekeringan
UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
Tidak Ada ‘Auto Pilot’, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR
NCID: Akibat Ulah Koalisi Jokowi, Kerja Anggota DPR Hanya Makan, Minum dan Ribut
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer | Buku Tamu

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]