Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Proyek Kementerian PUPR
KPK Tetapkan 4 Tersangka dalam OTT, Diantaranya Yanti Politisi PDIP
Friday 15 Jan 2016 09:19:45

Tersangka Damayanti Wisnu Putranti (DWP) sebagai Srikandi muda PDIP yang lebih dikenal dengan Yanti sebagai Anggota DPR RI Komisi V berasal dari Dapil Jawa Tengah IX (Brebes, Tegal, Slawi).(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan penangkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan untuk pertama kali di tahun 2016, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup guna menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka tersebut adalah berinisial DWP atau Damayanti Wisnu Putranti sebagai Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Periode 2014 - 2019, JUL atau Julia Prasetyarini dari pihak Swasta, DES atau Dessy A. Edwin dari Swasta serta AKH atau Abdul Khoir direktur utama PT Windhu Tunggal Utama (PT WTU).

Tersangka DWP, JUL dan DES diduga menerima hadiah atau janji dari AKH, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkaitproyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.

Tersangka Damayanti Wisnu Putranti (DWP) sebagai Srikandi muda PDIP yang lebih dikenal dengan Yanti dari Dapil Jawa Tengah IX (Brebes, Tegal, Slawi), JUL dan DES yang diduga sebagai pihak penerima, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara, tersangka AKH disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebelumnya, KPK mengamankan 6 orang dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (13/1) dari 4 lokasi berbeda. Sekitar pukul 17.00 WIB KPK mengamankan 2 orang di dua lokasi terpisah, yaitu JUL di daerah Tebet dan DES di sebuah mall di daerah Jakarta Selatan.

Sebelum penangkapan, keduanya bertemu AKH, Direktur PT WTU di kantornya di daerah Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut diduga terjadi pemberian uang dari AKH kepada JUL dan DES. Setelah serah terima uang ketiganya berpisah. JUL dalam perjalanan pulang ke rumah ketika ditangkap KPK. Sedangkan DES ditangkap saat berada di sebuah mall di Jakarta Selatan. Tidak lama setelah menangkap keduanya, KPK menangkap AKH di daerah Kebayoran.

Dari tangan JUL dan DES diamankan uang masing-masing SGD 33,000 atau setara Rp319 juta. Sebelumnya JUL juga telah menerima uang sebesar SGD 33,000 yang telah diambil oleh DWP melalui supirnya dari kediaman JUL pada dinihari (13/1).

Setelah menangkap ketiga orang tersebut, KPK bergerak ke daerah Lenteng Agung Jakarta Selatan dan menangkap DWP. Pemberian tersebut diduga bukan pemberian pertama dari total suap SGD 404,000 atau senilai sekitar Rp.3,9 milyar. Suap diberikan diduga untuk mengamankan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.(kpk/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Kasus Proyek Kementerian PUPR
KPK Tahan Rudi Erawan Bupati Halmahera Timur terkait Proyek PURR
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Suap Proyek Kementerian PUPR
Proyek Kementerian PUPR, KPK Tetapkan BSU Anggota DPR Tersangka
Anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto Irit Bicara Usai Diperiksa KPK
KPK Tetapkan 4 Tersangka dalam OTT, Diantaranya Yanti Politisi PDIP
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Haedar: Suara Muhammadiyah Merupakan Bagian dari Sejarah Berharga
Komikus Jepang Onan Hiroshi yang Sindir Proyek Kereta Cepat Jokowi Minta Maaf
Menutup Lomba Band Piala Kapolri, Kapolri: Generasi Muda Jauhi Narkoba
Milad 1 Bang Japar: Meneguhkan Konsistensi dan Komitmen untuk Kemaslahatan Umat
Polri, Kemenhub Menggelar Pembuatan SIM A Umum Kolektif Hanya Rp 100 Ribu
DPR Apresiasi Pembatalan Penunjukan Polri Sebagai Pj. Gubernur
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Milad 1 Bang Japar: Meneguhkan Konsistensi dan Komitmen untuk Kemaslahatan Umat
Deklarasi Kaukus Pembela HRS dengan 3 Tuntutan Umat (Trituma)
Hasil Survey Elektabilitas Terus Turun, Jokowi Perlu Tebar Pesona
PDIP Usung Jokowi, Peta Kekuatan Sementara Jokowi Vs Prabowo untuk Pilpres 2019
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]