Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Proyek Kementerian PUPR
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Suap Proyek Kementerian PUPR
2016-04-27 18:56:06

Ilustrasi. Gedung KPK tampak dari kejauhan.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) tahun anggaran 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lagi 2 orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Andi Taufan Tiro (ATT) sebagai Anggota DPR RI pada Komisi V DPR RI periode 2014 - 2019 dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Amran Hi Mustari (AHM) sebagai Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

"KPK menetapkan 2 orang tersangka. Yakni Andi Topan Tiro, anggota Komisi V DPR dan Amran Hi Mustari Kepala BPJN," ujar Yuyuk Andriati, Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK di kantor KPK, Jakarta, Rabu (27/4).

Tersangka ATT dan AHM diduga menerima hadiah atau janji dari AKH selaku Direktur Utama PT WTU, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya untuk mendapatkan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.

Tersangka ATT disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara, tersangka AHM disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. jo. 65 ayat (1) KUH Pidana.

Sebelumnya, dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Damayanti Wisnu Putranti (DWP) Anggota DPR RI fraksi PDIP Periode 2014 - 2019, Budi Supriyanto dari Fraksi Golkar DPR RI periode 2014 - 2019, Julia Prasetyarini (JUL) pihak Swasta, Dessy A Edwin (DES) pihak Swasta dan Abdul Khoir (AKH) Direktur PT Windhu Tunggal Utama (PT WTU). Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada pertengahan Januari 2016 di beberapa tempat terpisah di Jakarta sesaat setelah terjadi pemberian uang dari AKH kepada JUL dan DES. Dari tangan Julia Prasetyarini (JUL) dan Dessy A Edwin (DES) saat itu, KPK mengamankan uang masing-masing SGD 33,000.

Di tempat terpisah KPK kemudian mengamankan DWP. Dari tangan DWP KPK mengamankan uang SGD 33,000 yang diterima melalui JUL sehari sebelum penangkapan. Suap diberikan oleh AKH diduga untuk mengamankan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.(kpk/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Kasus Proyek Kementerian PUPR
KPK Tahan Rudi Erawan Bupati Halmahera Timur terkait Proyek PURR
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Suap Proyek Kementerian PUPR
Proyek Kementerian PUPR, KPK Tetapkan BSU Anggota DPR Tersangka
Anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto Irit Bicara Usai Diperiksa KPK
KPK Tetapkan 4 Tersangka dalam OTT, Diantaranya Yanti Politisi PDIP
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Haedar: Suara Muhammadiyah Merupakan Bagian dari Sejarah Berharga
Komikus Jepang Onan Hiroshi yang Sindir Proyek Kereta Cepat Jokowi Minta Maaf
Menutup Lomba Band Piala Kapolri, Kapolri: Generasi Muda Jauhi Narkoba
Milad 1 Bang Japar: Meneguhkan Konsistensi dan Komitmen untuk Kemaslahatan Umat
Polri, Kemenhub Menggelar Pembuatan SIM A Umum Kolektif Hanya Rp 100 Ribu
DPR Apresiasi Pembatalan Penunjukan Polri Sebagai Pj. Gubernur
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Milad 1 Bang Japar: Meneguhkan Konsistensi dan Komitmen untuk Kemaslahatan Umat
Deklarasi Kaukus Pembela HRS dengan 3 Tuntutan Umat (Trituma)
Hasil Survey Elektabilitas Terus Turun, Jokowi Perlu Tebar Pesona
PDIP Usung Jokowi, Peta Kekuatan Sementara Jokowi Vs Prabowo untuk Pilpres 2019
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]