Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
KPK
KPK Mengajak Tetap Mengawal dan Menunggu 10 Capim KPK Diajukan Presiden pada DPR
2019-09-03 02:41:11

Ilustrasi.Sejumlah pegiat antikorupsi menyampaikan dukungan agar KPK tetap gigih menjalankan amanah pemberantasan korupsi.(Foto: Istimewa)
Oleh: Agus Rahardjo

SAYA, AGUS RAHARDJO, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain sebagai Ketua KPK dan mewakili seluruh insan KPK, saya juga salah satu anak bangsa yang memiliki harapan agar Indonesia ke depan segera menjadi negara & bangsa yang sejahtera, makmur & adil serta bebas dari korupsi.

Hari ini saya membaca pemberitaan tentang sejumlah Guru Besar dari berbagai universitas yang mengirimkan surat pada Presiden RI dan meminta agar Presiden memilih calon Pimpinan KPK yang berintegritas dan tidak bermasalah. Terdapat setidaknya 20 guru besar dari berbagai universitas di Indonesia. Orang-orang yang kita percayai kredibilitas dan keluhuran budinya untuk bangsa ini.

Sebelumnya, KPK juga mendengar banyak sekali pernyataan sikap baik secara visual ataupun lisan dari berbagai guru bangsa, seperti: Ibu Shinta Nuriyah dan Buya Syafii Maarif yang bahkan bersedia datang ke KPK dan menyampaikan sikapnya pada hari Rabu, 28 September 2019 lalu. Esoknya beruntun sejumlah tokoh seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah, Bpk Haedar Nasir, Ketua Umum PBNU, Kyai Said Aqil Siradj dan banyak sekali tokoh-tokoh bangsa lain menyampaikan harapannya agar KPK diselamatkan dan proses seleksi Pimpinan KPK benar-benar dapat menghasilkan orang-orang berintegritas dan bukan orang-orang bermasalah yang jika dipilih bukan tidak mungkin akan merusak KPK dari dalam dan menghancurkan harapan pemberantasan korupsi ke depan.

Berbagai aksi demonstrasi dan geliat suara-suara mendukung KPK juga kami dengar dari berbagai daerah di Indonesia. Ada puluhan koalisi masyarakat yang bicara, satu koalisi mungkin dapat terdiri dari puluhan organisasi dan tokoh-tokoh di daerah masing-masing. Ada juga tokoh-tokoh pemuka agama yang bersuara hingga organisasi mahasiswa bergerak dalam satu langkah bersama. Dari yang saya baca dan pahami, harapan dari semua pihak tersebut sederhana, agar Presiden memilih calon Pimpinan (Capim) KPK yang berintegritas dan tidak bermasalah.

Kita bersyukur, sore tadi Presiden telah menjawab dengan terang dan bahkan berharap agar masyarakat dan para tokoh tetap memberi masukan untuk mengkoreksi apa yang dikerjakan oleh Panitia Seleksi. Bahkan disebutkan juga kita tidak perlu tergesa-gesa agar yang diserahkan Presiden ke DPR adalah calon yang layak untuk dipilih oleh DPR. Jadi, KPK mengajak semua pihak untuk tetap mengawal dan menunggu 10 nama yang diajukan Presiden pada DPR secara resmi.

Meskipun banyak perdebatan dan kritik dalam proses seleksi ini, namun hasilnya telah disampaikan pada Presiden. KPK secara kelembagaan juga mendukung proses seleksi tersebut, yaitu diantaranya dengan membentuk tim khusus melakukan penelusuran rekam jejak calon dan menyerahkannya pada Panitia Seleksi. Sebelumnya, telah disampaikan juga bahwa Kami menemukan sejumlah calon memiliki rekam jejak yang bagus, namun memang ada sejumlah temuan juga yang kami sampaikan, misal:

1. Ketidakpatuhan dalam pelaporkan LHKPN
2. Dugaan pelanggaran etik
3. Dugaan perbuatan menghambat penanganan kerja KPK
4. Dugaan penerimaan gratifikasi, dan
5. Catatan lainnya

Penelusuran rekam jejak itu jelas dapat kami pertanggungjawabkan metode dan hasilnya. Bahkan KPK juga telah mengundang Panitia Seleksi untuk melihat bukti-bukti pendukung jika memang dibutuhkan. Sedikit banyak, kami berprasangka baik, Pansel pasti membahas temuan-temuan tersebut secara internal.

Sehingga, ketika sore ini Presiden mengajak agar kita tidak tergesa-gesa dan menekankan pada hasil akhir yang diharapkan baik untuk KPK, maka wajar jika kita perlu sampaikan terimakasih atas respon tersebut.

Dan, kita paham, kerja belum selesai. KPK tetap mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi, khususnya menjaga KPK melalui proses seleksi ini. Semoga semakin banyak dukungan publik, maka semakin berkualitas upaya pemberantasan korupsi yang akan dilakukan ke depan. Agar KPK dapat berkontribusi lebih signifikan mendukung program-program Pemerintah yang bertujuan baik mensejahterakan rakyat Indonesia dan juga bisa menempatkan Indonesia dalam posisi lebih terhormat karena kita semua berikhtiar kuat mewujudkan Pemerintahan yang bersih.

Akhirnya, kami sampaikan juga terimakasih pada masyarakat yang mendukung KPK sepenuh hati. KPK tidak bisa memberikan apa-apa. Jika ada yang menuduh masyarakat mendapatkan sesuatu, biarkan saja. Mungkin hal itu karena mereka tidak memahami situasi yang ada bahwa masyarakat bergerak karena nurani mereka tersentuh dan juga karena selama ini menjadi korban dari korupsi. KPK berjanji akan membalas semua ini dengan berupaya adalah bekerja sebaik-baiknya menangani korupsi dan mencegah uang negara atau hak-hak dari masyarakat diselewengkan oleh para pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya.

Saya berharap, suara dari masyarakat ini terus dilakukan dan diperbesar. Bukan hanya untuk tujuan jangka pendek dalam proses seleksi ini, tetapi juga untuk menjaga KPK agar tetap bekerja sebaik-baiknya.

Pimpinan KPK dan segenap insan di KPK percaya, Presiden Joko Widodo mendengar suara-suara masyarakat tersebut dan akan memilih calon yang terbaik. Kami juga meyakini Presiden masih tetap berkomitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi untuk Indonesia yang lebih baik.

Salam,
Agus Rahardjo.

Penulis adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).(bh/mnd)



 
Berita Terkait KPK
 
Pemohon Uji UU KPK di MK Sampaikan Perbaikan Permohonan
 
Diimbau Hizbullah Tasikmalaya agar Masyarakat Sikapi UU KPK dengan Damai
 
Novel Baswedan: Revisi UU KPK, Beberapa Butir Sengaja Dibuat untuk Mematikan KPK
 
PMIB Dukung Keputusan Pemerintah Soal Revisi UU KPK dan RKUHP
 
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Bos LJ Hotel Ternyata DPO PoldaSu Kasus Penipuan, Diminta Segera Ditangkap
Pemohon Uji UU KPK di MK Sampaikan Perbaikan Permohonan
Kapolda Imbau Masyarakat Gorontalo Tidak Perlu Hawatir Pasca Bom Bunuh Diri di Medan
Wabah Sintingisme
Bamsoet: Negara Demokrasi Kuat Jika Partai Politiknya Kuat
Fadel Muhammad: Kampus Menjadi Laboratorium Kewirausahaan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik
Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan
Mafia Pangan Harus Diberantas
Ketum Anis Matta Sebut Partai Gelora Adalah Partai Islam dan Nasionalis
Rio Capella Sebut NasDem Restoran Politik, Zulfan Lindan: Dia Tidak Waras!
Bedah Kasus Unggahan Ade Armando, 'Meme Joker' Gubernur DKI Anies Baswedan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]