Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
KPK Kecewa Pengajuan PK OC Kaligis Dikabulkan MA
2017-12-24 07:23:30

Ilustrasi. Otto Cornelis Kaligis.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan kecewa terkait putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) Otto Cornelis Kaligis.

"Pertama, KPK tentu kecewa apalagi kalau kita berbicara tentang efek jera dalam pemberantasan korupsi," kata Syarif saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (22/12).

Namun, kata dia, sebagai lembaga penegak hukum KPK tetap menghormati putusan tersebut.

"Ke depan kami harap ada fokus dan komitmen yang lebih kuat dari pengadilan untuk pemberantasan korupsi," ucap Syarif.

Terutama, kata dia, hukuman yang maksimal baik pidana penjara ataupun bentuk hukuman lain seperti denda, uang pengganti, atau hukuman tambahan lain.

"Karena kita sering dikritik publik tentang efek jera yang lemah karena hukuman yang rendah," ungkap Syarif.

Sebelumnya, dalam amar putusannya pada Selasa (19/12) lalu dengan nomor perkara 176 PK/Pid.Sus/2017, MA memutuskan mengurangi masa penahanan OC Kaligis dari 10 tahun menjadi 7 tahun penjara.

Sementara itu, Juru Bicara MA Suhadi juga membenarkan bahwa lembaganya mengabulkan PK yang diajukan OC Kaligis itu.

"Ya dikabulkan oleh Majelisnya tetapi tidak bebas. Dikabulkan diadili kembali, dinyatakan terbukti juga melakukan korupsi. Namun, pidananya 7 tahun dari 10 tahun," kata Suhadi saar dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, OC Kaligis yang dikenal sebagai Pengacara senior serta politisi Partai Nasdem ini dinyatakan terbukti menyuap Tripeni Irianto Putro selaku ketua majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan sebanyak lima ribu dolar Singapura dan 15 ribu dolar AS serta menyuap anggota majelis hakim Dermawan Ginting dan Amir Fauzi masing-masing lima ribu dolar AS serta Syamsir Yusfan selaku Panitera PTUN Medan sebesar dua ribu dolar AS.

Dengan demikian dia total memberikan uang suap 27 ribu dolar AS dan lima ribu dolar Singapura.(bf/Antara/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait KPK
Al Khatam dan Konfederasi Nasional Pemuda Indonesia Serukan 'Save Polri & Save KPK'
Presidium Nasional KPI Bentangkan Spanduk 20 Meter 'Jangan Benturkan Polri dan KPK !!'
OTT KPK: Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan Ditetapkan Tersangka
Anggota Komisi III: KPK Perlu Usut Kemenkum HAM
KMI: Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ketum GL-Pro 08 Bakal Laporkan Pendemo yang Menghina Gubernur Anies Baswedan
Ketum Airlangga Hartarto: Rakornis Bappilu Golkar Siap Atur Strategi Kemenangan Pemilu 2019
IPI: Ada 2 Faktor Penyebab Melemahnya Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar
Partai Golkar Ziarah ke TMPN Kalibata, Berikut Do'a HUT ke-54 dan Kemenangan
Setelah Uruguay, Kanada Resmi Legalkan Penggunaan dan Penjualan Ganja
Pebisnis Bunuh Diri Pakai Pistol, Sejumlah Senjata Ilegal Ditemukan di Apartemennya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Partai Golkar Ziarah ke TMPN Kalibata, Berikut Do'a HUT ke-54 dan Kemenangan
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]