Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Gerakan Anti Korupsi
KPK Gandeng Kadin Akan Mengelar Konferensi Internasional Antikorupsi
2017-11-07 06:48:14

Tampak Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani dan Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Kadin Indonesia.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menggelar konferensi internasional antikorupsi. Agenda tersebut akan diselenggarakan di Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi sedunia pada 11 Desember 2017.

"Untuk peringati Hari Antikorupsi Sedunia 2017, kita akan selenggarakan International Business Integrity Conference (IBIC). Kegiatan ini merupakan kolaborasi KPK & Kadin, dengan kepanitiaan bersama," terang Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (2/11) lalu.

Agenda tahunan KPK kali ini akan berlangsung selama dua hari (11-12 Desember 2017). Tema yang diusung adalah "Inisiatif Antikorupsi di Sektor Swasta; Peluang, Tantangan, dan Pembelajaran Kolaborasi Sektor Publik & Privat".

Bertepatan dengan kegiatan tersebut akan diadakan peluncuran program Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Ahli Pembangunan Integritas. KPK berharap melalui kegiatan ini organisasi atau korporasi swasta bisa memiliki auditor internal dengan standar kompetensi antikorupsi yang diidealkan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani juga mengajak KPK untuk hadir dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia di Batam pada Desember 2017.

"Pimpinan KPK bisa langsung melakukan kegiatan sosialisasi antikorupsi kepada para peserta yang merupakan perwakilan dari Kadin Pusat, Kadin Provinsi, Kadin Kabupaten/Kota, dan asosiasi-asosiasi pengusaha nasional," ungkap Rosan.

Rapimnas Kadin akan dihadiri lebih dari 1.200 pengusaha. Karena itu, Rosan menilai waktu tersebut menjadi momen yang tepat bagi KPK untuk menyampaikan agenda-agenda pencegahan korupsi.

Kedua agenda tersebut merupakan bagian dari implementasi kerjasama Kadin - KPK. Rancangan kerjasama tindak pencegahan korupsi dengan pihak swasta telah diinisiasi sejak tahun 2016. Sejak awal, KPK telah memilih Kadin sebagai partner utama karena posisi Kadin sebagai wadah utama yang mewakili berbagai organisasi dan kepentingan pihak swasta.(MO/kadin/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Gerakan Anti Korupsi
KPK Gandeng Kadin Akan Mengelar Konferensi Internasional Antikorupsi
Merajut Pesan Positif Antikorupsi melalui Produk Seni
Saat Guru Besar Antikorupsi 'Angkat Suara'
KPK Gelar Pesta Boardgame Antikorupsi 2017
Busyro: Melawan Korupsi Tidak Perlu Menunggu Hari Anti Korupsi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
105 Tahun Muhammadiyah Fokus Kembangkan Program Unggulan
Kekerasan Terhadap Jurnalis Dampak Ketidaksempurnaan UU No 40/1999 tentang Pers
Muktamar GPII Akan Tegaskan NKRI dan Pancasila Harus Dipertahankan
Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat
Ketum: Proses Perjalanan Muhammadiyah yang Panjang dan Terus Berkembang Patut Kita Syukuri
Panglima TNI: Dokter Militer Sangat Vital Dalam Kondisi Damai dan Perang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Akhirnya PBB - PKPI - Partai Idaman Lolos Pendaftaran Pemilu 2019
KPK Tidak Temukan Setya Novanto, Tim KPK Terus Cari Setya Novanto
Police Still Hunting for President Director PT MESD, Yu Jing, Suspect and Wanted
DPR Minta Presiden Berani Amandemen UUD 1945
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]