Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Gerakan Anti Korupsi
KPK Dorong Nasyiatul Aisyiyah Tingkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pencegahan Korupsi
2019-09-02 07:41:23

YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Korupsi yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan demoralisasi karena praktek korupsi yang sudah terstruktur, sistemik dan masif (TSM). Didukung dengan proses pilkada lima tahunan yang tak jauh dari sifat koruptif sehingga pemilu yang semestinya demokrasi rakyat sekarang menjadi demokrasi oligarki dan bisnis.

Hal itulah yang menjadi kewaspadaan Busyro Muqoddas, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM yang menjadi pemateri dalam Workshop dan Talkshow Anti Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama PP Nasyiatul 'Aisyiyah, pada Jumat (30/8) di Aula PP Muhammadiyah, Yogyakarta.

"Menurut hemat saya pilkada itu demokrasinya oligarki politik dan bisnis, karena cukong-cukong sangat berperan bahkan sampai pemilu," sebut Busyro.

Ketika sudah terjadi seperti itu, kata Busyro Pancasila justru sesungguhnya berada dalam posisi peningkaran bahkan disemua silanya. Karena praktek birokrasi yang tidak lepas dari kleptokratif (pemerintahan koruptif).

Disitulah Busyro menekankan peranan Nasyiatul 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan di bawah Muhammadiyah harus turut ikut melawannya bersama KPK, Ormas dan masyarakat sipil.

"Mudah-mudahan dengan kerjasama antara KPK dan Nasyiatul "Aisyiyah menjadi bagian pencerahan yang lebih kongkret terhadap pencegahan korupsi," pesannya.

Mantan Ketua KPK tersebut juga mengingatkan KPK yang saat ini menjadi satu-satunya lembaga andalan bangsa, umat dan rakyat Indonesia yang saat ini terus dilumpuhkan oleh kekuatan politik, bisnis bahkan kolaborasi antar keduanya.

Sementara pemateri lain Talkshow Anti Korupsi PP Nasyiatul 'Aisyiyah adalah Giri Suprapdiono, Direktur Gratifikasi KPK. Dalam penyampaiannya Giri Suprapdiono mendukung organisasi Islam berperan dalam mendukung pencegahan korupsi termasuk Muhammadiyah bersama elemen organsiasi otonomnya seperti Nasyiatul 'Aisyiyah.

"Muhammadiyah dengan segala kekuatan dan sumber daya yang dimiliki sangat luar biasa, dimana sejauh ini Muhammadiyah menjaga independensi," kata Giri.

Disamping itu Giri juga mendorong Nasyiatul 'Aisyiyah terus meningkatkan partisipasi perempuan dipublik karena tanpa disadari menjadi salah satu pencegahan korupsi.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan lembaga di Korea Selatan mengungkapkan, sebenarnya yang menentukan tingkat korupsi suatu negara bukan laki-laki atau perempuannya tetapi negara yang menghargai peran perempuan dan laki-laki yang relatif setara atau dalam arti geder relation-nya bagus. Negara yang memberikan ruang lebih besar kepada keadilan yang tidak memandang laki-laki dan perempuan, maka negara tersebut tingkat korupsinya relatif sedikit.

Selain Busyro Muqoddas dan Giri Suprapdiono acara yang digelar selama tiga hari dari tanggal 30 Agustus - 1 September 2019 ini juga turut menghadirkan pemateri Tarman Budianto (Penyuluh Anti Korupsi), Sandri Justiana (Pusat Studi Anti Korupsi), Rimawan Pradiptyo (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM) serta beberapa aktivis anti korupsi.(Andi/muhammadiyah/bh/sya)


 
Berita Terkait Gerakan Anti Korupsi
 
Sambangi KPK, Kapolri Idham Azis Perkuat Sinergitas Pencegahan Korupsi
 
Cegah Korupsi, Kemendagri Gandeng KPK Sisir APBD
 
KPK Dorong Nasyiatul Aisyiyah Tingkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pencegahan Korupsi
 
ASN Provinsi Jatim, Ayo Jadi Penyuluh Antikorupsi!
 
Mengurai Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]