Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Kemenaker
KPK Diminta Turun Tangan terkait Acara 'Kemnaker Menyapa'
2019-09-11 22:05:02

Foto bersama saat Acara 'Kemnaker Menyapa'.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Acara yang diselenggarakan di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, bertajuk 'Kemnaker Menyapa' oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Selasa (10/9), dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran yang bersumber dari uang negara.

Hal itu disampaikan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (11/9).

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker atau Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengenai penyelenggaraan acara itu. Atau mungkin Menterinya tidak tahu acara itu ? Kemnaker sudah sering mengadakan acara di daerah yang mengikutsertakan staf sampai ratusan orang. Ini pemborosan uang negara," ucap Ucok.

Menurut Ucok berdasarkan informasi yang ia dapatkan, penyelenggaraan acara tersebut kurang lebih 200 pejabat dan staf Kemnaker ikut dalam acara itu. Padahal yang menjadi pembicara dalam acara itu, cuma empat orang pejabat dari Kemnaker lalu sebagian besar staf dari Kemnaker hadir di Yogyakarta hanya untuk jalan-jalan.

Pantauan di akun Facebook staf Kemnaker yang ikut ke acara di Yogyakarta itu tampak sebagian besar mereka mengadakan acara senang-senang ke obyek wisata Kaliurang. "Gile acara senang-senang dengan dibungkus acara 'Kemnaker Menyapa'. Itu patut diduga menghabiskan banyak keuangan negara," tutur Ucok.

Ia pun meminta Presiden Joko Widodo agar memanggil dan menegur Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengenai acara itu. "Cukup sudah mengadakan acara dengan sistem 'bedol' desa begitu," jelas Ucok.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemnaker, disebutnya, juga harus mencegah semua kegiatan yang terindikasi memboroskan keuangan negara. "Saya pun menduga Irjennya disogok sehingga diam saja. Memang pengawasan internal sulit diharapkan," kata Ucok.

Ia menegaskan, acara seperti itu seharusnya hanya diikuti beberapa orang saja. 'Toh bukan mereka yang bekerja di sana, tetap pakai Event Organizer (EO) atau pihak Kampus UIN Sunan Kalijaga. Kelihatan sekali manfaatkan kesempatan untuk jalan-jalan," tukasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Kepala Biro Humas Kemnaker, Soes Hindharno, tidak memberikan tanggapannya. Sedangkan, Kepala Bagian Pendapat Umum dan Pemberitaan Biro Humas Kemnaker, Subhan membenarkan acara tersebut melibatkan banyak staf Kemnaker. "Dari setiap unit di Kemnaker diutus lima orang. Dari Biro Humas Kemnaker sendiri sebanyak 13 orang," ungkap Subhan.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas Kemnaker Soes Hindharno, dalam siaran persnya, mengatakan acara 'Kemnaker Menyapa' digelar untuk meningkatkan sosialisasi dan pelayanan informasi kegiatan, program kerja, kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan kepada civitas akademika dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran mahasiswa akan arti pentingnya pemahaman bidang ketenagakerjaan."Diharapkan kegiatan 'Kemnaker Menyapa' ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman civitas akademika dan kebijakan pemerintah khususnya di bidang ketenagakerjaan," papar Soes.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Staf Ahli Hubungan Kerja Sama Internasional Kemnaker, Suhartono, Pengantar Kerja Utama Kemnaker, Heri Sudarmanto, Direktur Persyaratan Kerja Kemnaker, Siti Junaedah, Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja Kemnaker, Sukiyo serta 400 peserta yang berasal dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) dan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.(bh/mos)


 
Berita Terkait Kemenaker
 
KPK Diminta Turun Tangan terkait Acara 'Kemnaker Menyapa'
 
Jepang dan Indonesia Jalin MoC di Bidang Ketenagakerjaan
 
Kemenaker Luncurkan Aplikasi SIPMI untuk Pekerja Migran
 
Kemenaker Gelar Rakor LTSA dan Satgas Pencegahan PMI Non Prosedural
 
Kemenaker Diminta Tingkatkan Pelayanan Pekerja Migran
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Kapolda Hadiri Peringatan HUT Provinsi Gorontalo Ke-19
Taylor Swift terancam tak bisa nyanyikan lagunya sendiri
Hong Kong Resesi Ekonomi Pertama dalam Satu Dekade Akibat Unjuk Rasa Anti-Pemerintahan
'Gencatan Senjata' Israel-Gaza Dimulai, Warga Cemas akan Pecah Perang
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ETOS Indonesia: Nama Ridwan Hisjam Menguat Menuju Golkar 1
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik
Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]