Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Newmont
KPK Buka Peluang Periksa TGB Soal Kasus Divestasi Saham Newmont
2018-07-07 05:36:39

Ilustrasi. Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan penyimpangan divestasi saham perusahaan pertambangan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), yang kini berubah nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Mereka menyatakan tidak menutup kemungkinan meminta keterangan dari Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB), terkait dugaan rasuah itu.

"Klarifikasi nanti. Bisa saja namanya lidik (penyelidikan) siapa saja bisa (diminta keterangannya). Lidik itu sangat terbuka sekali. Siapa saja bisa memberikan informasi untuk mendukung itu (penyelidikan)," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/7) malam kemarin.

Lembaga antirasuah itu saat ini tengah mengumpulkan bukti dan keterangan sejumlah pihak terkait dugaan korupsi divestasi saham perusahaan tambang itu. Basaria menyatakan semua pihak yang terkait divestasi saham PT Newmont itu sangat mungkin dimintai keterangannya dalam proses penyelidikan. Namun, Basaria belum mau bicara siapa saja pihak yang nantinya akan dipanggil.

Saat disinggung soal arah penyelidikan yang dilakukan terkait divestasi saham PT Newmont yang dibeli oleh PT Medco Energi Internasional Tbk (Medco Energi), Basaria enggan menjawab lebih lanjut.


"Itu dalam tingkat lidik (penyelidikan). Kami enggak boleh (kasih) info itu. Enggak boleh nanti. Setelah dia (penyelidikan) naik ke tingkat penyidikan baru kita infokan," ujarnya.

KPK telah memanggil Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin untuk dimintai keterangannya pada Selasa (3/7) lalu. Namun, Amin menolak memberikan penjelasan terkait pemanggilannya kepada awak media.

Ia mengatakan tak memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada awak media terkait pemeriksaan dirinya tersebut. Amin hanya membenarkan diklarifikasi sejumlah hal oleh KPK. Ia pun meminta pemanggilan dirinya dikonfirmasi ke KPK.

"Tidak ada kewajiban saya jelaskan. Iya (klarifikasi). Konfirmasinya di KPK saja," kata Amin di Gedung KPK.

Sehari sebelum datang ke KPK, seperti dilansir Antara, Amin mengaku dipanggil lembaga antirasuah dalam rangka klarifikasi terkait divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara yang kini berubah nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pemanggilan Amin dilakukan untuk mengklarifikasi laporan masyarakat. Namun, Febri tak menyebut klarifikasi terhadap Amin terkait kasus apa.(ayp/gil/fa/CNNIndonesia/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Newmont
Diduga Ada Kerugian Negara, KPK Dalami Kasus Tuan Guru Bajang (TGB)
Diskusi Publik: Transparansi Divestasi Newmont Nusa Tenggara
Kunjungi Newmont, Komisi IV DPR Desak Percepat Reklamasi Lahan
Newmont Cabut Gugatan, Pemerintah Isyaratkan Siap Berunding
PT. Newmont Nusa Tenggara, Pembawa Kerusakan Lingkungan dan Kemiskinan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Menaker Hanif Dhakiri Membuka Seminar Kompetensi Lulusan Politeknik di Era Revolusi Industri 4.0
Polisi Menggelar 35 Adegan Reka Ulang Kasus Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi
Jenazah Dufi, Korban Dalam Drum Dimakamkan di TPU Semper Cilincing
KPU Optimis, Pemilu Siap Diselenggarakan
Perang di Yaman: 'Bencana Kemanusiaan Terburuk Selama Satu Abad'
Poster Jokowi Raja, Pasang Sendiri, Gaduh Sendiri, Copot Sendiri Lalu Tak Sudi Salahkan Diri
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Jenazah Dufi, Korban Dalam Drum Dimakamkan di TPU Semper Cilincing
Peserta Kirab Pemuda 2018 Diharapkan Mampu Berimajinasi, Jangan Berhenti Menulis dan Membaca tentang Indonesia
Jokowi Izinkan Asing Kuasai 100 Persen Saham di 54 Industri Lagi
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]