Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Kemenaker
KPK Diminta Turun Tangan terkait Acara 'Kemnaker Menyapa'
2019-09-11 22:05:02

Foto bersama saat Acara 'Kemnaker Menyapa'.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Acara yang diselenggarakan di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, bertajuk 'Kemnaker Menyapa' oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Selasa (10/9), dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran yang bersumber dari uang negara.

Hal itu disampaikan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (11/9).

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker atau Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengenai penyelenggaraan acara itu. Atau mungkin Menterinya tidak tahu acara itu ? Kemnaker sudah sering mengadakan acara di daerah yang mengikutsertakan staf sampai ratusan orang. Ini pemborosan uang negara," ucap Ucok.

Menurut Ucok berdasarkan informasi yang ia dapatkan, penyelenggaraan acara tersebut kurang lebih 200 pejabat dan staf Kemnaker ikut dalam acara itu. Padahal yang menjadi pembicara dalam acara itu, cuma empat orang pejabat dari Kemnaker lalu sebagian besar staf dari Kemnaker hadir di Yogyakarta hanya untuk jalan-jalan.

Pantauan di akun Facebook staf Kemnaker yang ikut ke acara di Yogyakarta itu tampak sebagian besar mereka mengadakan acara senang-senang ke obyek wisata Kaliurang. "Gile acara senang-senang dengan dibungkus acara 'Kemnaker Menyapa'. Itu patut diduga menghabiskan banyak keuangan negara," tutur Ucok.

Ia pun meminta Presiden Joko Widodo agar memanggil dan menegur Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengenai acara itu. "Cukup sudah mengadakan acara dengan sistem 'bedol' desa begitu," jelas Ucok.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemnaker, disebutnya, juga harus mencegah semua kegiatan yang terindikasi memboroskan keuangan negara. "Saya pun menduga Irjennya disogok sehingga diam saja. Memang pengawasan internal sulit diharapkan," kata Ucok.

Ia menegaskan, acara seperti itu seharusnya hanya diikuti beberapa orang saja. 'Toh bukan mereka yang bekerja di sana, tetap pakai Event Organizer (EO) atau pihak Kampus UIN Sunan Kalijaga. Kelihatan sekali manfaatkan kesempatan untuk jalan-jalan," tukasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Kepala Biro Humas Kemnaker, Soes Hindharno, tidak memberikan tanggapannya. Sedangkan, Kepala Bagian Pendapat Umum dan Pemberitaan Biro Humas Kemnaker, Subhan membenarkan acara tersebut melibatkan banyak staf Kemnaker. "Dari setiap unit di Kemnaker diutus lima orang. Dari Biro Humas Kemnaker sendiri sebanyak 13 orang," ungkap Subhan.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas Kemnaker Soes Hindharno, dalam siaran persnya, mengatakan acara 'Kemnaker Menyapa' digelar untuk meningkatkan sosialisasi dan pelayanan informasi kegiatan, program kerja, kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan kepada civitas akademika dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran mahasiswa akan arti pentingnya pemahaman bidang ketenagakerjaan."Diharapkan kegiatan 'Kemnaker Menyapa' ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman civitas akademika dan kebijakan pemerintah khususnya di bidang ketenagakerjaan," papar Soes.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Staf Ahli Hubungan Kerja Sama Internasional Kemnaker, Suhartono, Pengantar Kerja Utama Kemnaker, Heri Sudarmanto, Direktur Persyaratan Kerja Kemnaker, Siti Junaedah, Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja Kemnaker, Sukiyo serta 400 peserta yang berasal dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) dan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.(bh/mos)

Share : |

 
Berita Terkait Kemenaker
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah
Tolak Bantuan DKI Jakarta Atasi Karhutla, Warga Riau Sebut Pemprov Riau Sombong
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]