Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Kasus Tanah
KPA: Bupati dan BPN Jangan Abaikan Tuntutan Petani
Sunday 21 Apr 2013 20:00:48

Lahan HGU PT Hevea Indonesia.(Foto: Ist)
Oleh: Kent Yusriansyah

Memahami kasus konflik pertanahan yang terjadi antara Warga dan PT Hevea Indonesia, ada setidaknya ada fakta yang cukup kuat terkait soal tuntutan petani di 3 Desa Kecamatan Nanggung, Bogor agar Bupati Bogor dan BPN tidak memperpanjang HGU PT Hevea Indonesia.

Fakta pertama, sudah 20 tahun lebih lahan HGU yang sudah ditelantarkan pihak perusahaan itu digarap oleh warga dan menghasilkan nilai ekonomis secara signifikan, artinya ini menjadi syarat yang cukup kuat sebagaimana diatur UUPA 5 1960 dan skema pengajuan rakyat atas Tanah terlantar sebagaimana yang tertuang dalam PP 11 Tahun 2010 tentang Tanah Terlantar.

Fakta kedua, terkait diatas lahan HGU yang ditelantarkan oleh PT Hevea Indonesia selama 20 tahun, disana berdiri fasilitas sosial dan fasilitas umum berupa; Sekolahan, Masjid dan lainnya. Tentu saja ini adalah bukti serius petani dalam menjaga keberlanjutan kehidupan sosial di 3 Desa itu.

Fakta ketiga; setelah lahan HGU yang diterlantarkan oleh PT Hevea Indonesia selama 20 tahun dan digarap oleh petani. Justru pihak perusahaan ingin kembali mengusir petani yang secara waktu dan biaya sudah banyak dikeluarkan untuk mengelola menjadi lahan produktif rakyat. Ini adalah sikap yang tidak logis dari perusahaan yang jelas mengabaikan upaya rakyat dalam menggelola tanah terlantar.

Tentu saja, disini para pihak khususnya Bupati dan BPN tidak boleh abai terhadap tuntutan kongkrit dari para petani penggarap di 3 Desa tersebut, jika Bupati tetap abai dan memberikan rekomendasi perpanjangan HGU yang kemudian disahkan oleh BPN maka hakikatnya Bupati dan BPN, menjelma sebagai wakil perusahaan daripada pemimpin rakyat yang jelas-jelas butuh tanah untuk memastikan kehidupanya tetap berjalan.

Konsorsium Pembaruan Agraria menilai, SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 29/HGU/DA/88 untuk HGU PT Hevea Indonesia (PT Hevindo) seluas 1200 hektar yang tersebar di tiga Desa Nanggung, Desa Cisarua, dan Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, justru tidak operasional karena 20 tahun ditelantarkan.

Sehingga sangat relevan 3 tuntutan petani penggarap(Menolak perpanjangan HGU PT Hevea Indonesia, Cabut 2 Surat Bupati Bogor (Nomor 525/476-Dishutan/2011 dan Nomor 593.4/477-Dishutan/2011) dan Stop kriminalisasi petani serta berikan tanah untuk petani pengarap di tiga desa tersebut adalah tepat adanya dan layak didukung.(ky)

Share : |

 
Berita Terkait Kasus Tanah
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ketua DPRD Kaltim: Jembatan Kelay dan Sambaliung di Berau Terancam Roboh
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'
Sedulur Jokowi Apresiasi Sikap Tegas Presiden Jokowi akan Copot Menteri Jika Tidak Serius Kerja
Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia
Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP
Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]