Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Kekerasan Terhadap Wartawan
Jurnalis NTB Kecam Massa PDIP Geruduk Kantor Radar Bogor
2018-06-03 22:10:26

Ilustrasi. Sejumlah Jurnalis Bogor Gelar Aksi Solidaritas dan mengecam Massa PDIP seruduk Radar Bogor di depan kantor Mapolresta Bogor Kota, Jawa Barat, Sabtu (2/6).(Foto: twitter)
MATARAM, Berita HUKUM - Sejumlah jurnalis di Nusa Tenggara Barat (NTB) menyuarakan kegeramannya atas tindakan intimidasi yang dilakukan massa dan simpatisan PDI Perjuangan (PDIP) terhadap Radar Bogor beberapa waktu lalu. Penggerudukan dilakukan karena pemberitaan Radar Bogor yang dinilai menyudutkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang juga baru saja ditunjuk menjadi ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB Riadis Sulhi mengatakan, seharusnya pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan tersebut bisa melakukan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam undang-undang pers. Ia menyontohkan seperti meminta klarifikasi sekaligus hak jawab kepada media bersangkutan, tanpa harus melakukan tindakan premanisme yang justru lebih mengedepankan arogansi dan menimbulkan persoalan baru.

IJTI NTB mengecam keras aksi kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh simpatisan PDIP di kantor Radar Bogor. Karena, menurut dia, aksi premanisme dan main hakim sendiri adalah ancaman bagi kebebasan pers dan demokrasi yang tengah tumbuh di Tanah Air.

Riadi meminta aparat kepolisian mengambil langkah tegas bagi siapapun yang melakukan tindak kekerasan terhadap pers, karena produk jurnalistik yang dibuat sesuai dengan kode etik dilindungi dan dijamin oleh undang-undang.

"(IJTI NTB) mendorong pers yang diintimidasi dan mengalami kekerasan menempuh jalur hukum agar menjadi pembelajaran dan aksi kekerasan kepada pers tidak terulang lagi di kemudian hari," kata Riadi dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id di Mataram, NTB, Ahad (3/6).

IJTI NTB, lanjut dia, meminta pada semua pihak yang merasa dirugikan oleh pers untuk menempuh jalur yang sudah ditentukan yakni dengan mengadukan ke Dewan Pers terlebih dahulu. Selain itu mengajak seluruh jurnalis di Indonesia berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugasnya. Ia juga mengingatkan seluruh insan jurnalis, produk jurnalistik yang dipublikasi adalah yang sudah terverifikasi, terkonfirmasi dengan mengedepankan asas keberimbangan.

Serupa dengan IJTI NTB, Jurnalis Online Indonesia (JOIN) perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menyesalkan tindakan intimidasi di kantor redaksi Harian Radar Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, dan meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

"Tindakan intimidasi berupa pengerahan massa ke kantor redaksi media massa, apalagi diduga disertai perusakan, jelas tidak dibenarkan dan sudah melanggar hukum. Kami sesalkan kejadian yang menimpa Radar Bogor dan meminta aparat kepolisian bisa melakukan penegakan hukum," kata Ketua Umum JOIN perwakilan NTB, Indra Irawan.(mn/republika/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Kekerasan Terhadap Wartawan
Ketua Komisi I DPR: Tugas Jurnalistik Wartawan Harus Dilindungi
Fadli Zon Meminta Komnas HAM Ungkap Kematian Wartawan Yusuf di Lapas
Wartawan Tewas di Lapas, SPRI Desak Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta dan Libatkan Pers
Jurnalis NTB Kecam Massa PDIP Geruduk Kantor Radar Bogor
Massa PDIP Geruduk Radar Bogor, Fadly Zon: Tidak Boleh Pers Diteror!
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pembangunan Jembatan dari Dana Desa Dorong Ekonomi Masyarakat Semakin Baik
Masuki Tahun Politik, Perlunya Persatuan antar-Elemen Bangsa
Helikopter TNI Dauphin HR-3601 Onboard KRI Usman Harun-359 di Laut Mediterania
Petugas BLH Cepat Tanggap Demi Kaur Bersih dan Indah
Rencana Pembongkaran Masjid di Cina oleh Aparat 'Mengancam Perdamaian'
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]