Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
UU MD3
Jokowi Mengundang 4 Pakar Hukum Minta Pendapat UU MD3 dan RKUHP
2018-03-01 01:54:44

Tampak ke 4 pakar hukum; Mahfud MD, Luhut MP Pangaribuan, Maruarar Siahaan dan Edward Omar Sharif Hiariej saat memberikan keterangan kepada wartawan.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah pakar hukum ke Istana Presiden Jakarta pada, Rabu (28/2) sore untuk berbincang-bincang. Mereka dimintai pandangan mengenai Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan RKUHP.

Empat pakar hukum tersebut yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Luhut Marihot Parulian Pangaribuan, Maruarar Siahaan dan Edward Omar Sharif Hiariej. Mereka diundang Jokowi ke Istana Kepresidenan untuk minum teh sambil membahas hukum di Indonesia.

"Jadi, yang dilakukan pertama adalah minum teh. Kan sering sama Presiden kita minum teh. Lalu yang kedua diskusi soal masalah-masalah hukum yang sekarang menjadi perhatian," ujar Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/2).

Para pakar hukum itu membahas tentang RUU KUHP serta mengenai UU MD3 yang sudah disahkan DPR RI pada 21 Februari lalu, namun belum di tandatangani oleh Presiden. Mahfud mengatakan, Jokowi mendengarkan berbagai masukan dari para pakar hukum tersebut. Para ahli ini memberikan beberapa pandangan yang bisa menjadi alternatif bagi Presiden Jokowi dalam menentukan sikap.

"Presiden mendengar masukan-masukan tentang apa yang dilihat dari pakar ini. Kita memberi pandangan-pandangan yang bisa menjadi alternatif saja kepada Presiden. Dan kita tahu persis Presiden harus mengambil keputusan dan beliau punya kewenangan untuk mengambil putusan apapun. Dan tentu kita menunggu tentang berbagai hal," jelasnya.

Persoalan yang dibahas, kata Mahfud, yakni seputar UU MD3 yang belum diteken oleh Jokowi dan RKUHP. "Terus terang yang dibahas itu tentang UU MD3 dan RKUHP. Itu saja," katanya.

Terkait RKUHP, salah satu yang dibahas yakni mengenai pasal zina LGBT. "Kita punya pandangan, tentu saja pandangan bermacam-macam, dan Presiden punya wewenang sepenuhnya untuk mengambil sikap tentang itu, memutuskan," katanya.

Soal MD3, kata Mahfud, yang menjadi perhatian yakni Pasal 73, 122, dan 245. Para pakar ini menyampaikan pandangan sendiri maupun pandangan masyarakat.

"Lalu kita mengatakan, Presiden punya hak konstitusional, wewenang konstitusional untuk segera mengambil keputusan apapun. Dan itu konsekuensi jabatan Presiden. Sehingga kita harus ikuti apa yang ditetapkan Presiden," jelasnya.

"Semua yang di media massa, yang anda tulis setiap hari itu tadi dibahas satu per satu kelemahan dan kekuatannya," tambahnya.

Lantas, di mana risiko terkecil dalam pengambilan keputusannya?

"Enggak tahu, nanti biar Presiden aja. Itu wewenang sepenuhnya Presiden. Tapi kita senang, Presiden sangat responsif mendengar itu semua dengan sangat cermat, mengomentari satu per satu," jawab Mahfud.

Untuk RKUHP, para pakar menyampaikan bahwa terdapat pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi dihidupkan lagi dalam RKUHP. Mahfud juga enggan merincinya. Para pakar menyerahkan sepenuhnya keputusan soal dua produk hukum tersebut kepada Presiden Jokowi.

"Tapi, kami sampaikan bahwa Presiden punya hak konstitusional untuk sesegera mengambil keputusan, apa pun, itu konsekuensi dari jabatan Presiden dan kita semua harus mengikuti apa yang diputuskan," ujar Mahfud.(dbs/jor/gbr/detik/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait UU MD3
DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3
Ketua DPR Hormati Keputusan MK Terhadap UU MD3
UU MD3 Berlaku, Ketua DPR Jamin Tak Akan Kriminalisasi Pengkritik DPR
Jokowi Mengundang 4 Pakar Hukum Minta Pendapat UU MD3 dan RKUHP
Pengamat: UU MD3 Larangan Kritik, Negara Berpotensi 'Hancur Lebur'
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik
Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong
Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]