Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pertamina
Jokowi Jangan Hanya Mikirkan Mengganti Kabinet Saja, Dirut Pertamina Harus Dicopot Juga !
2019-05-14 01:52:18

Uchok Sky Khadafi sebagai Direktur Center For Budget Analysis.(Foto: dok.BH)
JAKARTA, Berita HUKUM - Uchok Sky Khadafi sebagai Direktur Center For Budget Analysis (CBA) mengatakan bahwa sebaiknya Presiden Jokowi bukan hanya memikirkan mengganti kabinet saja, tapi lebih utama segera mencopot Direktur utama PT. Pertamina.

Uchok juga mengungkapkan agar Direktur Utama Nicke Widyawati untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya, karena saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengarapnya yang berkaitan dengan kasus korupsi suap PLTU Riau - 1. Dimana saat itu, Nicke Widyawati duduk sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PT. PLN.

"Soalnya, gara-gara Direktur Utama PT. Pertamina, Nicke Widyawati digarap atau terus menerus diperiksa KPK, mengakibatkan kinerja Pertamina sangat terganggu," ungkap Uchok , Senin (13/5).

Direktur CBA itu menambahkan, bahkan hingga sampai hari ini pada, Senin 13 Mei 2019 Laporan keuangaan Pertamina tahun 2018 sama sekali belum dipublikasi.

"Kemudian, selain Kasus korupsi suap PLTU Riau - 1, KPK juga harus mengarap Direktur Utama.Nicke Wudyawati pada dugaan proyek-proyek lain di Pertamina. Pada semester 1 tahun 2018 saja, ada 44 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.35 miliar dan USD.15 juta," beber Uchok.

"Apabila di total kasus-kasus di Pertamina pada tenggat waktu antara 2015 - 2018, ada sejumlah 374 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.3.3 Triliun dan USD. 1 miliar yang harus disidik oleh KPK," ujarnya.

"Maka untuk itu, diminta kepada Presiden Jokowi bukan hanya memikirkan menganti kabinet saja, tapi lebih utama segera mencopot Direktur utama PT. Pertamina agar perusahaan Negara tersebut punya integritas dan dipercaya oleh Publik," tegas Uchok.

Sementara, terkait dengan tudingan adanya aroma biaya siluman sebesar 1 milyar rupiah untuk izin penyaluran elpiji, menurut Uchok menanggapi bahwa dugaan permainan kotor tersebut semestinya harus diusut.

"Ini artinya pihak dirut pertamina Nicke dan Dirjen Migas harus bertanggungjawab atas 'biaya siluman' ini," cetusnya.

Uchok melanjutkan, masa mereka tidak tahu, yang selama ini mereka yang berkuasa atas penyaluran elpiji ini. "Makanya diminta Direktur pertamina Nicke dan Dirjen Migas harus dicopot oleh presiden Jokowi," pungkas Uchok.(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Pertamina
Salamuddin Daeng: Pertamina Memang Mengalami Kesulitan Besar
Dirut Pertamina Harus Menjelaskan Soal Jual Aset PERTAGAS ke Swasta Melalui PGN
Jokowi Jangan Hanya Mikirkan Mengganti Kabinet Saja, Dirut Pertamina Harus Dicopot Juga !
Pratek Pungli dan Suap Dituding Marak di Pemasaran Retail Gas Domestik, LPG Pertamina
Komisi VI Soroti Mekanisme BBM Satu Harga
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Arab Saudi: Puing-puing Senjata 'Membuktikan Iran Berada di Balik' Serangan Kilang Minyak
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]