Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
HAKI
Johnson & Johnson Diperintahkan Bayar Rp67 Triliun terkait Kanker karena Bedak
2018-07-14 10:07:23

Johnson & Johnson menyatakan keamanan bedak bubuknya berdasarkan bukti ilmiah puluhan tahun.(Foto: twitter)
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Johnson & Johnson diperintahkan membayar US$4,7 miliar atau Rp67 triliun sebagai ganti rugi kepada 22 perempuan yang menuduh produk bubuk bedak menyebabkan mereka menderita kanker rahim.

Pada mulanya pengadilan di negara bagian Missouri, Amerika Serikat, memberikan ganti rugi US$550 juta atau Rp7,9 triliun, namun ditambah dengan US$4,1 miliar atau Rp57 triliun sebagai hukuman 'atas kerusakan'.

Keputusan tersebut dicapai sementara perusahaan obat raksasa tersebut menghadapi 9.000 kasus hukum terkait dengan bedak bayi terkenalnya.

J&J menyatakan 'sangat kecewa' dan berencana untuk naik banding.

Dalam masa percobaan selama enam minggu, para perempuan dan keluarganya mengatakan mereka menderita kanker rahim karena menggunakan bedak bayi dan produk bubuk bedak lainnya selama berpuluh tahun.

Dari 22 perempuan dalam kasus ini, enam orang telah meninggal karena kanker rahim.

Pengacara mereka menuduh perusahaan tersebut mengetahui bubuk bedak teracuni asbestos sejak tahun 1970-an tetapi gagal memperingatkan konsumen terkait dengan risikonya.

Para perempuan dan keluarganya menderita kanker rahim karena menggunakan bedak bayi dan produk bubuk bedak lainnya selama berpuluh tahun.Hak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionPara perempuan dan keluarganya menderita kanker rahim karena menggunakan bedak bayi dan produk bubuk bedak lainnya selama berpuluh tahun.

'Proses tidak adil'

Talc atau bubuk bedak adalah sebuah mineral yang kadang-kadang ditemukan di tanah yang berdekatan dengan asbestos.

J&J menyangkal produk pernah mengandung asbestos dan menegaskan hal ini tidak menyebabkan kanker.

Raksasa obat tersebut menambahkan sejumlah kajian menunjukkan bubuk bedak aman dan keputusan pengadilan adalah hasil "proses yang pada dasarnya tidak adil".

Badan Makanan dan Obat AS (FDA) menugaskan kajian sejumlah jenis bubuk bedak, termasuk J&J, dari tahun 2009 sampai 2010 dan tidak ditemukan asbestos.

Namun jaksa mengatakan kepada pengadilan Missouri bahwa FDA dan Johnson & Johnson menggunakan metode pengujian yang cacat.

Vonis

Keputusan ini adalah pembayaran terbesar J&J terkait dengan berbagai tuduhan sejenis.

Hukuman ganti rugi seringkali dikurangi oleh hakim maupun pada tingkat banding, dan J&J sudah berhasil membalikkan sejumlah keputusan juri, sebagian karena alasan teknis.

Dalam keputusan sebelumnya pada tahun 2017, juri California memberikan US$417 juta atau Rp6 triliun kepada seorang perempuan yang mengaku menderita kanker rahim karena menggunakan produk perusahaan itu, termasuk bubuk bedak bayi.

Meskipun demikian seorang hakim kemudian mengubah vonis dan beberapa kasus hukum J&J masih belum diputus.

Johnson & Johnson menyatakan: "Semua vonis menentang Johnson & Johnson di pengadilan ini yang melewati proses banding telah dibalikkan dan sejumlah kesalahan yang terjadi di pengadilan ini lebih buruk dari pengadilan-pengadilan sebelumnya, yang (vonisnya) juga sudah dibalikkan."(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait HAKI
Johnson & Johnson Diperintahkan Bayar Rp67 Triliun terkait Kanker karena Bedak
Apple Menang Lawan Xiaomi terkait Kasus Merek Dagang Mi Pad di Eropa
Pengembang Rebutan Merek, The Pakubuwono Ladeni Kasasi PT Selaras Sejati
Polda Metro Jaya: Sosialisasi UU Hak Cipta
Ketum Apkomindo Soegiharto Santoso (Hoky) Ditersangkakan karena Pakai Logo Apkomindo
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejari Barito Selatan Gelar Perkara Bersama KPK Kasus Dugaan Korupsi Proyek Senilai Rp 300 M
Polisi Melakukan 20 Adegan Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI oleh Juru Parkir
Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi
Kapolri Tito Karnavian Meminta Seluruh Jajaran Divisi Humas Polri Mendekatkan Diri dengan Media
Palestina jadi Isu Utama Agenda Diplomasi Parlemen
Ikut Gerad Pique, Shakira Didakwa Menggelapkan Pajak di Spanyol Rp 233 M
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Melakukan 20 Adegan Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI oleh Juru Parkir
Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi
Kapolri Tito Karnavian Meminta Seluruh Jajaran Divisi Humas Polri Mendekatkan Diri dengan Media
Gedung Sasono Utomo TMII Akan Menjadi Saksi Sejarah Pembentukan Dewan Pers Independen
Prabowo Naik Ojol Ikut Kopdar Forgab Roda 02 di Sirkuit Sentul
Diskusi Publik: Menyoal Kejahatan Korporasi terhadap Reklamasi Teluk Jakarta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]