Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Kesehatan
Johnson & Johnson Didenda Rp 8,1 Triliun terkait Krisis Opioid
2019-08-28 10:19:58

Ilustrasi.( Logo huruf timbul Johnson & Johnson.(Foto: Istimewa)
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Produsen obat asal Amerika Serikat, Johnson & Johnson (J&J) diperintahkan membayar ganti rugi sebesar US$572 juta, atau sekitar Rp8,1 triliun, atas keterlibatannya dalam krisis kecanduan opiod di Oklahoma.

Usai putusan di persidangan, perusahaan mengatakan akan segera mengajukan banding.

Kasus ini adalah kasus pertama yang dibawa ke meja hijau dari ribuan tuntutan hukum yang diajukan terhadap produsen dan distributor opioid.

Awal tahun ini, pengadilan Oklahoma sepakat dengan produsen obat OxyContin Purdue Pharma agar perusahaan itu membayar ganti rugi US$270 juta, atau sekitar Rp3,8 triliun, dan Teva Pharmaceutical sebesar US$85 juta, atau sekitar Rp1,2 triliun, menjadikan Johnson & Johnson sebagai satu-satunya terdakwa.

Hakim Thad Balkman mengatakan, jaksa penuntut telah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berkontribusi pada "gangguan publik" dalam promosi penipuan obat penghilang rasa sakit yang sangat membuat ketagihan.

"Tindakan-tindakan itu membahayakan kesehatan dan keselamatan ribuan warga Oklahoma. Krisis opioid adalah bahaya dan ancaman bagi warga Oklahoma," ujarnya dalam putusannya.

Kematian

Hasil dari kasus ini sedang diawasi ketat oleh para penggugat. Setidaknya, ada 2.000 tuntutan hukum kasus opioid yang disidangkan di Ohio pada Oktober mendatang, kecuali para pihak dapat mencapai kesepakatan.

Opioid berkontribusi pada 400.000 kematian akibat overdosis sejak 1999 hingga 2017, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS.

Sejak 2000, sekitar 6.000 di Oklahoma telah meninggal akibat overdosis opioid, menurut pengacara untuk negara.

Selama tujuh minggu, dalam pengadilan tanpa juri itu, pengacara untuk negara berpendapat bahwa J&J melakukan kampanye pemasaran selama bertahun-tahun yang meminimalkan risiko kecanduan dari obat penghilang rasa sakit dan mempromosikan manfaat mereka.

Pills and a syringeHak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionAmerika menjadi konsumer terbesar opioid, diikuti oleh Kanada dan Jerman.

Pengacara negara bagian telah menyebut J&J sebagai "gembong" opioid dan berpendapat bahwa upaya pemasarannya menciptakan gangguan publik ketika para dokter meresepkan obat-obatan, yang mengarah pada lonjakan kematian akibat overdosis di Oklahoma.

J&J dengan tegas membantah melakukan kesalahan, dengan alasan bahwa klaim pemasarannya memiliki dukungan ilmiah dan obat penghilang rasa sakitnya, Duragesic dan Nucynta, merupakan sebagian kecil dari opioid yang diresepkan di Oklahoma.

Kasus itu bertumpu pada intepretasi "radikal" dari undang-undang gangguan publik negara itu, menurut J&J.

Perusahaan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sejak 2008, obat penghilang rasa sakitnya menyumbang kurang dari 1% dari pasar AS, termasuk obat generik.

"Putusan kasus ini cacat. Negara gagal menunjukkan bukti bahwa produk atau tindakan perusahaan menyebabkan gangguan publik di Oklahoma.

"Putusan ini adalah salah satu penerapan hukum gangguan publik yang telah ditolak oleh hakim di negara bagian lain, tambahnya.

Kasus yang terjadi di Oklahoma dibawa oleh Jaksa Agung negara bagian, Mike Hunter.

"Johnson & Johnson akhirnya akan bertanggung jawab atas ribuan kematian dan kecanduan yang disebabkan oleh tindakan mereka," katanya dalam putusan itu.(BBC/bh/sya)


 
Berita Terkait Kesehatan
 
Hadapi Covid-19, Indonesia Masih Dibayangi DBD dan TB
 
Diresnarkoba PMJ Ungkap Home Industri Kosmetik Ilegal, 3 Pelaku Ditangkap
 
BidDokkes Bersama Dit Polairud Polda Gorontalo Gelar Bhakti Kesehatan Masyarakat Pesisir Pantai
 
Polda Metro Jaya Ungkap Praktik Klinik Injeksi 'Stem Cell' Ilegal
 
Peringati Hari Ibu Ke 91, Pemprov Bersama Polda Gorontalo Gelar Jalan Sehat Keluarga
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
KKP dan Polri Berhasil Gagalkan Penyelundupan Ikan Ilegal Sebanyak 54,978 Ton Senilai Rp 2,2 Miliar
Muncul Skenario Anies-AHY 2024, Politikus Demokrat: Pasangan Yang Saling Melengkapi
Ledakan 'Non-Nuklir Terbesar' Beirut 'Hhancur Separuh Kota dan Picu Krisis Kemanusiaan'
Polda Metro Ungkap Praktik Dokter Gigi Abal-abal di Perumnas Aren Jaya
Efektif, Resonan, Berpengaruh
Ekonomi Indonesia Jangan Sampai Masuk Jurang Resesi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Muncul Skenario Anies-AHY 2024, Politikus Demokrat: Pasangan Yang Saling Melengkapi
Dampak Resesi Dunia, Gus Jazil: Kita Beli Produk Lokal dari UMKM
Wasekjen Demokrat: Kok Partai Pendukung Pemerintah Kebakaran Jenggot Karena Pernyataan Mas Ibas?
Para Tokoh Bangsa Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI)
Besok!! Ganjil Genap Kembali Berlaku, Polda Metro: Penindakan atau Tilang Mulai 6 Agustus 2020
Buronan Djoko Tjandra Akhirnya Ditangkap Bareskrim Polri di Malaysia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]