Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 
Cyber Crime
Jerman Mulai Selidiki Dugaan Serangan Siber oleh Rusia
2021-09-13 02:05:19

Gambar ilustrasi keamanan siber.(Foto: Istimewa)
JERMAN, Berita HUKUM - Jerman membuka penyelidikan terhadap beberapa serangan siber yang menargetkan politisi jelang pemilu 26 September. Intelijen Rusia diduga berada di balik serangan ini.

Jerman membuka penyelidikan terhadap beberapa serangan siber baru-baru ini yang menargetkan politisi menjelang pemilihan umum di Jerman pada 26 September 2021. Intelijen Rusia diduga berada di balik pelanggaran ini.

Jaksa Agung Jerman meluncurkan penyelidikan atas serangan siber baru-baru ini yang menargetkan sejumlah politisi Jerman di tengah kecurigaan adanya kemungkinan keterlibatan intelijen Rusia.

Awal pekan ini, pemerintah Jerman dengan tegas memprotes upaya Rusia yang diduga ingin memengaruhi pemilu federal tanggal 26 September di negara itu.

Ada kekhawatiran bahwa dinas intelijen asing mungkin menggunakan peretasan untuk mempublikasikan informasi pribadi para korban, atau bahkan mengarang berita palsu.

Apa tuduhan Jerman terhadap Moskow?
Juru bicara kantor kejaksaan di Kota Karlsruhe pada hari Kamis (08/09) mengonfirmasi bahwa yang tengah mereka selidiki adalah masalah "kecurigaan adanya aktivitas intelijen."

Para pejabat percaya bahwa peretas dari grup yang bernama Ghostwriter telah mencoba mendapatkan akses ke akun email pribadi anggota Bundestag dan parlemen negara bagian lewat email phishing.

Otoritas keamanan Jerman mengatakan mereka yakin bahwa dinas intelijen militer Rusia atau GRU berada di balik serangan itu. Penyelidikan oleh Jaksa Agung Federal Jerman pertama kali dilaporkan oleh majalah berita Jerman, Der Spiegel.

Der Spiegel melaporkan bahwa email tersebut terutama ditujukan kepada politisi dari blok konservatif CDU/CSU yang dipimpin Kanselir Angela Merkel dan Sosial Demokrat. Ini adalah partai-partai politik yang membentuk pemerintahan koalisi besar di Jerman.

Awal bulan ini seorang pegawai perusahaan keamanan Jerman diadili karena diduga menyerahkan denah gedung parlemen ke dinas rahasia Rusia. Namun Moskow membantah berada di balik tindakan tersebut.

Sudah ada peringatan soal campur tangan Rusia
Kementerian Luar Negeri Jerman pada hari Senin (06/09) mengatakan pihaknya mendapatkan "informasi yang dapat dipercaya" bahwa kegiatan tersebut dapat dikaitkan dengan aktor di Rusia, "khususnya kepada dinas intelijen militer Rusia GRU."

Kementerian mengatakan pihaknya menganggap ini sebagai "tindakan yang tidak dapat diterima ini sebagai bahaya bagi keamanan Republik Federal Jerman dan bagi proses demokratis." Berlin yakin GRU juga meretas jaringan Majelis Rendah Parlemen Jerman, Bundestag, pada 2015. Seranga itu melumpuhkan jaringan komputer di Bundestag lumpuh dan memaksa seluruh institusi untuk offline selama berhari-hari sementara menunggu jaringan diperbaiki.

Presiden Dinas Intelijen Domestik Jerman, Thomas Haldenwang, memperingatkan pada Juli bahwa serangan tersebut dapat menangkap informasi yang bersifat pribadi. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa informasi itu nantinya dapat digunakan untuk membuat berita palsu dan kampanye kotor dengan Ghostwriter yang diyakini telah mengambil tindakan serupa di Polandia dan negara-negara Baltik.

Kasus ini muncul seiring dengan menegangnya hubungan antara Berlin dan Moskow akibat serangkaian kasus spionase, peracunan dan pemenjaraan kritikus Kremlin Alexei Navalny serta serangan cyber berulang terhadap Barat.(ae/hp/dpa/AFP)


 
Berita Terkait Cyber Crime
 
Jerman Mulai Selidiki Dugaan Serangan Siber oleh Rusia
 
2 Pelaku Tindak Pidana Peretasan Situs Sekretariat Kabinet Ditangkap Bareskrim Polri
 
Biro Paminal Divpropam Susun SOP Patroli Siber, Pengamat Intelijen: Upaya Menuju Polri Presisi
 
Deteksi Dini Kejahatan Siber, Baintelkam Polri - XL Axiata Tingkatkan Sinergitas
 
Bareskrim Polri Tangani 4.656 Kasus Tipid Siber Sepanjang Periode Januari-November 2020
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sanksi Paling Signifikan', ASEAN Resmi Gelar KTT Tanpa Perwakilan Myanmar
Ini Saran dari Pengamat Terkait Disparitas Kinerja Jaksa di Pusat dan Daerah
Bukhori Yusuf Kritisi Peningkatan Utang di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Tanggapi LBH, Pemprov DKI Pastikan Reklamasi Sudah Dihentikan
Ketika Warga Jakarta Menikmati Kebahagiaan Bersepeda
Wujudkan Efektifitas Persuratan Berbasis Digital, Pemkab Bogor Lakukan Uji Coba Aplikasi SRIKANDI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bukhori Yusuf Kritisi Peningkatan Utang di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Kapolda Metro Sebut Pengguna Ganja di Jakarta Masih Tinggi
Demokrat Minta Presiden Jelaskan Alasan APBN Boleh Digunakan untuk Proyek Kereta Cepat
Kemenag: Antisipasi Kasus Baru Covid, Libur Maulid Nabi Digeser 20 Oktober
Khawatir Presiden Terpilih Bukan Orang Indonesia Asli, Guru Honorer SMK Uji UU Pemilu
Kartunis Swedia yang Menggambar Nabi Muhammad Tewas Kecelakaan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]