Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilkada
Jelang Pilkada 2018, Polda Diminta Adil
2017-11-01 18:49:12

Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik usai Rapat Dengar Pendapat Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kanwil Kumham Provinsi Kalbar, di Pontianak.(Foto: Nadya/Andri).
KALIMANTAN BARAT, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik selain mengapresiasi kinerja Kapolda Kalimantan Barat terkait banyaknya terobosan-terobosan dalam penegakan hukum, dirinya meminta Polda Kalbar bersikap adil kepada seluruh kontestan Pilkada Kalbar.

"Saya ingin pihak kepolisian dalam rangka menyambut pilkada 2018 ini bisa memastikan mengedepankan prinsip hukum. Polisi harus bersikap adil, terhadap semua kontestan, baik itu kontestan dari parpol atau kontestan yang berasal dari perseorangan di tiap kabupaten/kota," tutur politisi Demokrat.

Selain itu, Erma juga menginginkan kinerja Kapolda Provinsi Kalimantan Barat untuk terus membuktikan dapat menjaga keamanan menjelang Pilkada 2018.

"Saya ingin kerja-kerja pak Kapolda, yang sudah dibuktikan dengan menjaga keamanan paska dinamika 20 mei 2017 lalu bisa juga berlanjut kepada pilkada 2018. Sehingga ketika kita pilkada pada Juni 2018 ini, teman-teman di Polda ini sudah mantap untuk mengedepankan satu saja urusan hukum, tanpa melihat partai politikah, atau calon perseorangan," kata Erma.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Provinsi Kalimantan Barat Erwin Triwanto menyatakan siap melakukan segala tugas yang diberikan, terutama dalam menghadapi tahun politik. Sebelumnya, Erwin juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan motivasi yang diberikan Komisi III DPR RI.(ndy/sc/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Pilkada
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
Kampanye Hitam Harus Dihindari dalam Pilkada Serentak
Ini Cara PAN Menangkan Sudirman Said - Ida Fauziyah di Pilkada Jateng
Jelang Pilkada, Pemerintah Wajib Selesaikan E-KTP untuk Hak Pilih
Penegak Hukum Tidak Boleh Diperalat untuk Persaingan Politik Pilkada
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Indonesia Mengusulkan BPIH 2018 Naik 2,58 Persen
Kasatpol PP DKI Jakarta Gebuk Anak Buah Sampai Memar
Komisi IV DPR Tolak Kebijakan Impor Garam
Gerindra: Usut Tuntas Penembakan Kader Gerindra Oleh Oknum Brimob
Zulhasan dan Pat Gulipat Pasal LGBT
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik
Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing
Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]