Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Presidential Threshold
Jangan Patok Capres 20% Tidak Demokratis
2018-06-01 14:31:14

Ilustrasi. Capres dan Cawapres Indonesia.(Foto: twitter)
Oleh: Muslim Arbi

HARUS ADA terobosan agar jumlah Capres 2019, tidak mematok PT 20 %. Karena itu melukai dan menciderai demokrasi dan membuat demokrasi kita makin tidak berkualitas. Istana harus keluarkan Perppu selamatkan Demokrasi

Terlihat dengan gamblang dan jelas bahwa patokan Capres dengan PT (Presidential Threshold) 20 % yang di setting Istana, DPR dan "menekan" Mahkamah Konsitusi (MK) mengaminkan dengan putusan nya itu adalah sesuatu yang membunuh demokrasi, mematikan, menciderai dan membuat demokrasi semakin tidak semakin berkualitas.

Jika saja menggunakan PT 20 % dan terkesan di paksakan itu adalah cara dan trik oligarkis yang ingin langgengkan kekuasaan di tengah derita Rakyat. Dan Publik Cerdas pun di buat melongo saja.

Setidak ada beberapa alasan, berikut ini.

1. Negeri ini sudah memaklum kan diri nya sebagai Negara Demokrasi oleh karena nya prinsip2 demokrasi dalam memilih pemimpin Nasional mesti nya di tempuh dengan cara2 yang demokratis dan menghindari cara oligarkis.

2. Presidential Threshold (PT) adalah data tahun 2014. Tidak bisa lagi di gunakan pada Pilpres 2019. Karena Pilpres Pileg 2019 disatukan.

Parpol pemenang dan jumlah kursi terbanyak belum di ketahui hasil nya. Bagaimana sudah mematok Capres dengan data yang lama? Pilpres dan Pileg ini baru dan di satukan pula. Dan ini permainan baru. Jangan bawa cerita lama, (PT 20 %, 2014), 5 (lima) tahun lalu. Permainan harus fair. Harus Fair play dong. Jangan Curang di awal permainan.

Patokan dengan data lama, PT 20 % tahun 2014 adalah sesuatu yang menciderai demokrasi, merusak dan membuat Pipres 2019 tidak berkualitas.

3. Pemilihan Presiden adalah pertaruhan Nasib Negeri ini untuk 5 Tahun ke Depan. Jika Presiden terpilih adalah hanya demi kepentingan Oligarkis saja, maka Rakyat Mayoritas akan jadi korban. Fakta nya sekarang Rakyat menderita akibat kebijakan rezim yang tidak Pro Rakyat.

4. Ideal nya Capres 2019 adalah PT 0 %, karena semua Parpol punya Hak dan Kedudukan yang sama. Karena belum ada Parpol pemenang Pileg sehingga tidak ada klaim dari Parpol mana pun.

5. Banyak nya Capres sebanyak Partai Peserta Pemilihan Legislatif akan mencermikan Demokrasi Kita semakin berkualitas setelah 72 tahun Merdeka.

6. Akan teruji, mana Capres yang benar benar di sukai Rakyat secara Kualitas dan Kapabilitas dan mana Capres yang hanya menjual pencitraan.


Dari beberapa alasan di atas, maka harus ada terobosan untuk Perppu Selamat kan demokrasi Kita. Dan Istana tidak perlu ragu keluarkan Perppu untuk itu. Jangan sampai Publik angggap, Capres dengan PT 20 itu hanya ekspresi dan cerminan ketakutan dari Kekuatan Oligarkis yang takut kalah.

Meski demikian, hesteg atau tagar #2019GantiPresiden sudah meluluh lantahkan kondisi Psikologis Rezim saat ini.

Untuk mencapai Capres dengan PT 0 %, masih ada waktu untuk berjuang dan #SelamatkanDemokrasiKita.

Penulis adalah Pengamat politik dan kebijakan publik dan Koordinator Gerakan Aliansi Anti Korupsi (GALAK).(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Presidential Threshold
Jangan Patok Capres 20% Tidak Demokratis
Ini Alasanya Yusril Akan Menggugat Kembali Syarat Presidential Threshold Ke MK
Soal Pencapresan PT 20%, Yusril: Jangan Ubah Demokrasi Menjadi Oligarki, Ayo Bersikap Gentlemen
Partai Idaman Perbaiki Uji Presidential Threshold
SBY dan Prabowo Sepakat Awasi Penguasa agar Tidak Melampaui Batas
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polres Flores Timur Diduga Petieskan Kasus Tragedi Nimun Lema Anak Lamahala
Liburan Hari Ketiga Lebaran Ribuan Wisatawan Masih Padati Pantai Bira
Ketua MPR Harap Momen Idul Fitri Jadi Ajang Perkuat Persatuan di Tahun Politik
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Penomoran PKPU Sebatas Administrasi
KTT Trump-Kim: Jabat Tangan Kim dan Trump Bersejarah dalam Rentetan Gambar
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Kapolri: Secara Umum Arus Mudik Sekarang Sudah Lancar dan Jauh Lebih Baik
Wartawan Tewas di Lapas, SPRI Desak Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta dan Libatkan Pers
Hasil Survey: Edy Rahmayadi - Musa Rahekshah Diprediksi Memenangkan Pilgubsu
Bergabung Ke Partai Berkarya, Inilah Pernyataan Politik Titiek Soeharto
Palestina dan Aktivis Kemanusian Kecewa Atas Perjalanan Yahya Staquf ke Israel
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]