Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Politik
Jangan Jadikan Pembangunan Infrastruktur sebagai Komoditi Politik
2018-02-08 07:36:50

Ilustrasi. Tampak kejadian musibah di 4 lokasi konstruksi pembangunan infrastruktur.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Berbagai kecelakaan proyek pembangunan infrasturktur akhir-akhir ini menjadi perhatian. Terakhir robohnya kontruksi jalur rel dwi ganda atau double-double track (DDT) dan longsornya terowongan bandara yang terjadi di Jakarta sehingga memakan korban jiwa.

Anggota DPR RI Komisi VI Nasril Bahar menyayangkan hal ini bisa terjadi. Ia mengatakan dalam mengejar target-target penyelesaian infrastruktur terdapat human error yang merugikan semua pihak. Baik pihak pemberi pekerjaan maupun pihak penerima kerja serta masyarakat.

"Yang namanya proyek pembangunan tentu mempunyai target yang diberikan oleh presiden untuk diselesaikan. Pressure ini bisa jadi membuat pekerja bekerja secara ceroboh, gegabah dan diiringi rasa ketakutan terhadap laporan jika penyelesaiain keluar dari target yang sudah ditentukan," ujar Nasril.

Ia melanjutkan, kalau secara teknis tentu pekerja proyek infrastruktur sudah mumpuni sesuai dengan keilmuannya. Namun sikap kehati-hatian ini yang perlu terus diingatkan agar posisi kecelakaan kerja itu tidak terulang lagi sehingga apa yang diingikan semua pihak akan tercapai.

"Kita berharap, bagi para politisi jangan jadikan ini sebagai komoditi politik,bagi pemerintah pun jangan jadikan ini komoditi politik juga. Demi pencitraan untuk tahun 2018 dan 2019 sehingga seakan-akan sudah selesai. Namun nyatanya rawan dengan kecelakaan dan roboh," pungkasnya.(mhr/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Politik
Enggan Buru-buru Menikah, Tasya Kamila Tertarik Terjun ke Politik
Muhammadiyah Ajak Pimpinan Parpol Komitmen Memajukan Kepentingan Bangsa daripada Hasrat Praktis Politik
Ketua DPR: Politik Biaya Tinggi Merupakan Salah Satu Pemicu Korupsi di Indonesia
Ketua DPR Minta Kaum Muda Tidak Alergi Politik
Existing Kotak Kosong Kekurangan Energi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Pemerintah Indonesia Tidak Tanggap Bencana
Manda Terdakwa Jaringan 4,6 Gram Sabu di Samarinda Dituntut 7 Tahun Penjara
Panglima TNI Serahkan Bea Siswa kepada Joni Pemanjat Tiang Bendera
Adegan Jumping Moge Jokowi, Gerindra: Stuntman Saja Impor
Ketum PPP Romahurmuziy Diperiksa KPK Kasus Suap Dana Perimbangan Daerah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]