Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Hutang Luar Negeri
Jadi yang Ugal-Ugalan Itu, SBY atau Jokowi Om Fadjroel?
2017-10-15 12:59:36

Tweep fadjroel.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kicauan Komisaris PT Adhi Karya Tbk Fadjroel Rachman sebagai salah satu timses pendukung Jokowi kembali menjadi ramai dibicarakan netizen. Fadjroel yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis sipil yang vokal dalam mengkritik kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak berkutik sama sekali di era pemerintahan Joko Widodo.

Salah satu kicauan Fadjroel yang kembali disindir adalah kritikannya terhadap utang pemerintah yang berkuasa. Tepatnya pada 10 September 2014 lalu, Fadjroel berkicau "Ayo Indonesia, Kita kawal Presiden Jokowi Untuk Tidak Menyelenggarakan negara menggunakan utang. Cukup SBY utang ugal-ugalan."

Kicauan Fadjroel itu pun kembali di retweet oleh beberapa akun twitter di beberapa hari belakangan. Salah satunya milik Nana @ronavioleta. Melalui kicauannya, dia bertanya kepada Fadjroel "Jadi yang ugal-ugalan, SBY atau Jokowi Om Fadjroel?."

"Ayo om @FadjroeL serukan pengawalan biar utang jokowi ga ugal2an sprti SBY," tambah akun @ronavioleta.

Sementara akun @harsprinting pun berkicau dan mengingatkan Fadjorel jika utang Indonesia sudah lebih dari Rp 3 ribu Triliun.

Adapun AsepH melalui akun @urangsunda68 berkicau "Pak Fadjroel kemana aje nih, sudah jadi komisaris BUMN lupa beban rakyat atas dzalimnya presiden dengan BBM dan TDL naik, tapi terus utang."

Sindiran tajam atas kicauan Fadjroel juga pernah jadi ramai di kalangan netizen. Tepatnya pada tahun 2010 lalu, ketika nama Sri Mulyani disebut-sebut dalam skandal Bank Century, Fadjroel termasuk yang sering menyerang langsung, termasuk di sosial media. Ia pun meminta Sri Mulyani dan Boediono untuk mundur sebab bisa menganggu kinerja SBY saat itu.

Namun demikian, Fadjroel, yang diangkat menjadi komisaris plat merah itu malah mengucapkan selamat datang kepada Sri Mulyani, yang ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Keuangan.

Sekadar informasi, selama kurang lebih 2,5 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi berjalan, utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 1.062,4 triliun. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah utang pemerintahan di akhir 2014 mencapai Rp 2.604,93 triliun, dan naik menjadi Rp 3.667,33 triliun per April 2017.(san/RMOL/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Hutang Luar Negeri
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Total Hutang Pemerintah Rp 4.585,4 triliun, Salamuddin Daeng: Rasio Utang RI 30,31 Persen Menyesatkan
Beban Bunga Utang Makin Bertambah, APBN Tak Sehat
Indonesia Utang Lagi 300 Juta Dolar dari Bank Dunia
Pemerintah Jangan Anggap Enteng Utang Luar Negeri
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
TNI Dirikan 1.300 MCK Darurat di Pengungsian Palu
Pemerintah Myanmar Harus Dibawa ke Mahkamah Internasional
Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi
Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]