Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
Jadi Cawapres, Gus Mus Minta Ma'ruf Amin Mundur dari Jabatan Rais Aam PBNU
2018-08-10 08:13:40

Ilustrasi. KH. Ma'ruf Amin.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Joko Widodo secara resmi menunjuk KH. Ma"ruf Amin sebagai calon wakil presiden (Cawapres). Hal ini mendapat tanggapan dari KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus).

Menurut pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Thalibin Leteh, Rembang, Jawa Tengah ini, KH. Ma'ruf Amin harus mundur dari jabatannya sebagai Rais Aam PBNU.

"Dia (KH. Ma'ruf Amin) harus mundur," kata Gus Mus di kompleks Ponpes Raudlatul Thalibin, Kamis (9/8).

Gus Mus yang juga menjabat sebagai Rais Syuriah PBNU itu, khawatir jika KH. Ma'ruf Amin tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Rais Aam PBNU, akan dikontrol oleh Jokowi.

"Mundur, kalau tidak kan Rais Aam akan di bawah Presiden. Ya mundur," tegasnya.

Gus Mus sendiri mengaku megetahui informasi terpilihnya KH Ma'ruf Amin sebagai cawapres pendamping Joko Widodo melalui tayangan televisi yang ditonton oleh menantunya.

"Mantu saya cerita habis liat teve, oh ini pak Ma'ruf Amin, mantu saya Wahyu itu (yang nonton). Sehabis nonton (memberi tahu), kita kan disini, di tv diumumkan," terang Gus Mus.

Sementara, Ma'ruf Amin adalah sosok tokoh agama, beliau pernah duduk di legislatif sebagai anggota DPRD, DPR RI, MPR RI, Wantimpres, dan kini masih menjabat Rais Aam PBNU, BPIP dan Ketua Majelis Ulama Indonesia.

Ia mengatakan, pemilihan Ma'ruf Amin setelah melalui perenungan mendalam dan mempertimbangkan masukan-masukan dan saran dari berbagai elemen masyarakat.

"Saya memutuskan dan telah mendapatkan persetujuan partai koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi saya sebagai cawapres 2019-2024 adalah Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin," katanya.

Ia menambahkan sebanyak 9 partai Koalisi Indonesia Kerja semuanya telah menandatangani secara utuh kesepakatan tersebut.

Setelah kesepakatan dicapai, Jokowi-Ma'ruf kemudian akan mendaftar ke KPU pada Jumat pagi (10/8) sekitar pukul 09.00 WIB.

Jokowi sebelumnya menyebutkan bahwa dia memutuskan untuk kembali mencalonkan diri sebagai Presiden 2019-2024.

Menurut dia, keputusan ini adalah tanggung jawab besar yang erat kaitannya dengan cita-cita untuk meneruskan mimpi besar Indonesia maju dalam melanjutkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh pelosok nusantara.(Ant/ZaenalArifin/republika/bh/sya))

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Pertarungan 'Moral' Di Mahkamah Konstitusi
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Tim Hukum Paslon 02 Nilai Janggal Harta Kekayaan Jokowi Bertambah Rp 13 Miliar Hanya Dalam 13 Hari
Mantan Penasehat KPK Akui Siap Gelar Aksi Unjuk Rasa di MK
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Diterpa kegaduhan, Ketua PD Desak KLB: Demi Harkat dan Martabat SBY!
Pertarungan 'Moral' Di Mahkamah Konstitusi
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]