Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
Jadi Cawapres, Gus Mus Minta Ma'ruf Amin Mundur dari Jabatan Rais Aam PBNU
2018-08-10 08:13:40

Ilustrasi. KH. Ma'ruf Amin.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Joko Widodo secara resmi menunjuk KH. Ma"ruf Amin sebagai calon wakil presiden (Cawapres). Hal ini mendapat tanggapan dari KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus).

Menurut pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Thalibin Leteh, Rembang, Jawa Tengah ini, KH. Ma'ruf Amin harus mundur dari jabatannya sebagai Rais Aam PBNU.

"Dia (KH. Ma'ruf Amin) harus mundur," kata Gus Mus di kompleks Ponpes Raudlatul Thalibin, Kamis (9/8).

Gus Mus yang juga menjabat sebagai Rais Syuriah PBNU itu, khawatir jika KH. Ma'ruf Amin tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Rais Aam PBNU, akan dikontrol oleh Jokowi.

"Mundur, kalau tidak kan Rais Aam akan di bawah Presiden. Ya mundur," tegasnya.

Gus Mus sendiri mengaku megetahui informasi terpilihnya KH Ma'ruf Amin sebagai cawapres pendamping Joko Widodo melalui tayangan televisi yang ditonton oleh menantunya.

"Mantu saya cerita habis liat teve, oh ini pak Ma'ruf Amin, mantu saya Wahyu itu (yang nonton). Sehabis nonton (memberi tahu), kita kan disini, di tv diumumkan," terang Gus Mus.

Sementara, Ma'ruf Amin adalah sosok tokoh agama, beliau pernah duduk di legislatif sebagai anggota DPRD, DPR RI, MPR RI, Wantimpres, dan kini masih menjabat Rais Aam PBNU, BPIP dan Ketua Majelis Ulama Indonesia.

Ia mengatakan, pemilihan Ma'ruf Amin setelah melalui perenungan mendalam dan mempertimbangkan masukan-masukan dan saran dari berbagai elemen masyarakat.

"Saya memutuskan dan telah mendapatkan persetujuan partai koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi saya sebagai cawapres 2019-2024 adalah Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin," katanya.

Ia menambahkan sebanyak 9 partai Koalisi Indonesia Kerja semuanya telah menandatangani secara utuh kesepakatan tersebut.

Setelah kesepakatan dicapai, Jokowi-Ma'ruf kemudian akan mendaftar ke KPU pada Jumat pagi (10/8) sekitar pukul 09.00 WIB.

Jokowi sebelumnya menyebutkan bahwa dia memutuskan untuk kembali mencalonkan diri sebagai Presiden 2019-2024.

Menurut dia, keputusan ini adalah tanggung jawab besar yang erat kaitannya dengan cita-cita untuk meneruskan mimpi besar Indonesia maju dalam melanjutkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh pelosok nusantara.(Ant/ZaenalArifin/republika/bh/sya))

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Gerindra Ungkap Paradoks Kebijakan Pangan Rezim Jokowi
Raih Piala Adipura, Benny Tatung Apresiasi Kerja Keras Pemerintah Musi Banyuasin Wujudkan Sustainable City
Pemilu 2019 Tak Boleh Timbulkan Luka
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
BNPT Adakan Raker dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
BNPT Adakan Raker dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019
Jelang Debat Perdana Pilpres 2019 Digelar KPU, PMJ Menyiapkan 4 Lapis Penjagaan
Menteri Agama: Pentingnya Jaminan Produk Halal Bagi Konsumen Muslim
Ditresnarkoba PMJ Menangkap 4 Tersangka Kasus Narkotika dengan 2,3 Kg Shabu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]