Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
JATAM Dukung KPK Berantas Korupsi Jelang Pilkada agar Rakyat Tidak Salah Pilih
2018-03-17 17:05:51

Sebaran Izin Tambang yang Terbit pada Tahun Politik.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Reaksi Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda proses hukum atas calon Kepala Daerah yang diduga terlibat korupsi merupakan langkah mundur penegakan hukum dan bukti ketidakseriusan pemerintah dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah mengatakan bahwa, rencana KPK yang hendak mengumumkan daftar calon kepala daerah yang diduga terlibat korupsi tersebut sudah sepatutnya didukung, sehingga masyarakat Indonesia, terutama para pemilih, tidak salah memilih calon kepala daerahnya dalam Pilkada Serentak 2018.

"Langkah KPK itu mesti dilihat sebagai upaya untuk memotong rantai korupsi yang lebih besar, yakni menyelamatkan kekayaan alam dan ruang hidup rakyat, yang berpotensi menjadi sektor utama yang akan diobral di kemudian hari, ketika para calon kepala daerah ini terpilih. Hal ini sangat beralasan mengingat korupsi di sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan, selalu menjadi sumber korupsi yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya kampanye Pilkada Serentak," ungkap Merah Johansyah, Jumat (16/3).

Hal ini terbukti dengan melonjaknya perizinan pertambangan di tahun politik 2017-2018. Tercatat 170 Izin Tambang baru yang dikeluarkan sepanjang 2017-2018. Paling banyak muncul izin tambang baru ini di Jawa Tengah dan Jawa Barat, dua provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Di Jawa Tengah, pada 30 Januari 2018 lalu, pemerintah setempat tercatat mengobral 120 izin tambang. Di Jawa Barat terdapat 34 izin tambang baru yang terbit pada 31 Januari 2018, dua pekan sebelum penetapan Calon Kepala Daerah Jabar diumumkan.

"Indikasi ijon politik di sektor pertambangan tidak hanya melalui perizinan semata, namun juga dari pembiaran pelanggaran hukum. Sebagaimana terjadi di Kalimantan Timur dimana terdapat 6 titik pertambangan batubara ilegal yang tidak dilakukan penegakan hukum, khususnya oleh Kapolda Kaltim saat itu, yang kini maju sebagai Cawagub Kalimantan Timur. Semua ini, mulai dari penerbitan izin hingga pembiaran pelanggaran hukum, kami duga terkait pembiayaan politik Pilkada," jelasnya.

Bahkan, modus lain yang patut ditelusuri KPK adalah terkait ribuan izin tambang yang habis masa berlaku namun izinnya tidak dicabut. Terdapat 1.682 dari 3.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang habis masa berlaku dan tersebar di 17 Provinsi yang menggelar Pilkada 2018. Hal ini berpotensi menjadi sumber keuangan bagi kandidat tertentu, terutama para incumbent.

"JATAM menemukan, terdapat 7.180 IUP atau 82,4% dari total 8.710 IUP di Indonesia berada di 171 wilayah yang menyelenggarakan Pilkada 2018. Sebanyak 4.290 IUP berada di 17 Provinsi Pilkada atau 49,2% dari seluruh IUP di Indonesia. Ribuan izin tambang ini berpotensi menjadi sumber pembiayaan politik bagi para kandidat pada Pilkada Serentak 2018," urai Merah Johansyah.

Kandidat Kepala Daerah maupun pebisnis tambang sama-sama memiliki kepentingan. Kandidat berkepentingan untuk mendapatkan biaya, sementara pebisnis tambang berkepentingan untuk mendapat jaminan politik dan keamanan dalam melanjutkan bisnisnya di daerah. Di sinilah ijon politik itu terjadi.

Selain itu, JATAM juga menemukan sejumlah regulasi dan peraturan yang dibuat, dirancang, dan dikeluarkan di tahun politik yang tampak menguntungkan perusahaan tambang dan rawan digunakan sebagai sumber pembiayaan politik calon kepala daerah. Salah satunya adalah Permen ESDM No 11 Tahun 2018 yang keluar 19 Februari 2018 lalu tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara yang pada intinya Mempermudah Penetapan Wilayah Tambang, Penyiapan WIUP yang Tertutup, Pengumuman Lelang diperpendek hanya 1 bulan utk mempercepat investasi, luas WIUP diatas 500 Ha dipermudah, dilelang dan dibuka pada investasi asing. Padahal, sebelumnya di Permen ESDM 28/2013 hanya bisa dibuka investasi asing jika diatas luas 5000 ha.

Oleh karena itu, langkah KPK untuk segera mengumumkan calon kepala daerah yang terindikasi korupsi tersebut mendesak dilakukan. Tidak usah gubris dengan pernyataan Wiranto, termasuk Jaksa Agung HM Prasetyo dan Kapolri Tito Karnavian yang telah menunda memproses hukum atas kasus yang terkait dengan pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2018.(jatam/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait KPK
RUU Penyadapan Tak Kurangi Kewenangan KPK
Gedung Lama KPK Resmi Jadi Pusat Edukasi Antikorupsi
Al Khatam dan Konfederasi Nasional Pemuda Indonesia Serukan 'Save Polri & Save KPK'
Presidium Nasional KPI Bentangkan Spanduk 20 Meter 'Jangan Benturkan Polri dan KPK !!'
OTT KPK: Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan Ditetapkan Tersangka
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pengusaha Asing Kabur dan Ribuan Pekerja Tidak Dibayar Upahnya, Dimana Tanggung Jawab Pemerintah?
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok Sudah Keluar Bebas dari Rutan Mako Brimob
Kapolri Memimpin Upacara Sertijab Sejumlah Pati Polri dan 5 Kapolda
Perlu Terobosan Penanganan Dampak Bencana
Pengusaha di Begal dan Dibacok Setelah Keluar dari Bank, Uang Rp 600 Juta Dibawa Kabur
Cina Mencatat Laju Ekonomi Paling Lambat, Indonesia 'Perlu Waspada'
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kapolri Memimpin Upacara Sertijab Sejumlah Pati Polri dan 5 Kapolda
Said Didu: Sejak Awal Esemka Cuma Mobil Bohongan!
Abu Bakar Ba'asyir Tidak Bebas, BPN Prabowo-Sandi: Siapa Yang Sebar Hoax Jokowi Atau Yusril?
Update Banjir Sulawesi Selatan, BNPB Mencatat 8 Orang Meninggal, 4 Orang Hilang
Sandi Effect, Pembeda Pilpres 2019
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]