Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Virus Corona
Iwan Sumule Bahagia Din Syamsuddin Dkk Turut Gugat UU Corona Ke MK
2020-07-14 07:36:41

Iwan Sumule, Ketua Majelis Jaringan Aktivis ProDem.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule mengaku senang terhadap Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) yang telah turut menggugat Undang Undang 2/2020 tentang Corona ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Iwan Sumule mengatakan, ia mewakili aktivis ProDem mengaku senang terhadap Prof Din Syamsuddin yang merupakan Ketua Komite Pengarah KMPK dkk juga turut menggugat UU 2/2020.

"Begitu luar biasanya kami juga sangat senang ketika Pak Din kemudian di penghujung ini kemudian ikut menggugat UU ini merupakan suatu yang luar biasa dan kami sangat apresiasi," ucap Iwan Sumule kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/7).

Karena kata Iwan, semakin banyak organisasi maupun masyarakat yang menggugat UU Corona, maka semakin menunjukkan bahwa UU tersebut dapat membahayakan sistem bernegara maupun hukum di Indonesia.

"Kami dari aktivis Pro Demokrasi semakin senang ketika semakin banyak organisasi atau orang yang menggugat UU 2/2020 Corona ini. Karena semakin banyak orang punya kesadaran bahwa UU 2/2020 ini itu sangat betul-betul merusak sistem bernegara kita, merusak sistem hukum kita, dan ini memporak-porandakan semua kehidupan bernegara kita," pungkas Iwan.

Diketahui, setelah Jaringan Aktivis ProDem mengajukan permohonan pengujian UU 2/2020, Din Syamsuddin beserta 63 orang lainnya juga mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil terhadap Pasal 2 Ayat 1 Huruf a angka 1,2,3, Pasal 27 dan Pasal 28 UU 2/2020 tentang Corona.

Pengajuan permohonan itu dilakukan pada Rabu (1/7) kemarin. Dan telah teregistrasi pada Selasa (7/7) dengan perkara nomor 51/PUU-XVIII/2020.(RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Virus Corona
 
Vaksin Covid-19 Harus Gratis
 
Vaksin Covid-19 dari China Harus Aman dan Transparan
 
Tingkat Kematian di Meksiko Kini Tertinggi Ke 3 di Dunia Akibat Covid-19
 
Kasus Covid-19 Makin Tinggi, Pemerintah Diminta Serius Tanggulangi Pandemi
 
Pasien Covid-19 Tembus 100 Ribu Kasus di Indonesia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bamsoet Ajak AHY Gotong Royong Atasi Persoalan Bangsa
Wasekjen Demokrat: Kok Partai Pendukung Pemerintah Kebakaran Jenggot Karena Pernyataan Mas Ibas?
Vaksin Covid-19 Harus Gratis
Anggota DPR Ingatkan Proses PHK Harus Sesuai UU Ketenagakerjaan
Pembobolan ATM Marak Terjadi, Anggota DPR Imbau Masyarakat Lebih Waspada
Bantu Masyarakat Kurang Mampu, Partai Emas Hadirkan Sekolah Online
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wasekjen Demokrat: Kok Partai Pendukung Pemerintah Kebakaran Jenggot Karena Pernyataan Mas Ibas?
Para Tokoh Bangsa Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI)
Besok!! Ganjil Genap Kembali Berlaku, Polda Metro: Penindakan atau Tilang Mulai 6 Agustus 2020
Buronan Djoko Tjandra Akhirnya Ditangkap Bareskrim Polri di Malaysia
Polri Berhasil Gagalkan Peredaran 200 Kg Sabu Jaringan Internasional
Anggota DPR Dukung Sikap NU, Muhammadiyah dan PGRI Mundur dari POP Kemendikbud
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]