Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
KLH
Ingin Melapor ke Menteri LHK? Bisa via Medsos Saja
2018-06-24 15:36:57

Ilustrasi. Beberapa Medsos Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.(Foto: @SitiNurbayaLHK)
JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasarkan data terakhir Tetra Pak Index (2017), jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 132 juta, dan 40 persen diantaranya pengguna aktif media sosial. Jumlah ini terus mengalami peningkatan signifikan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, sangat menyadari kekuatan medsos. Menurutnya sekarang setiap warga negara bisa menjadi sumber dan penyampai berita, terlepas apakah berita itu benar atau tidak untuk disampaikan kepada yang lain.

''Karenanya diperlukan respon cepat pemerintah terutama menghadapi isu yang berkembang di lapangan. Karena jika tidak, berita yang tidak benar atau hoax justru dipercaya menjadi kebenaran,'' kata Menteri Siti dalam rilis yang disampaikan ke media, Jumat (1/6/) lalu.

Pentingnya keberadaan medsos ini diangkat KLHK dalam pertemuan diskusi rutin Green Ramadan, sehari sebelumnya. Pada kesempatan ini Menteri Siti ikut hadir dalam acara yang mengangkat tema 'Media Sosial untuk Indonesia Hijau'.

''Dengan luas hutan Indonesia mencapai 126 juta ha serta masalah lingkungan termasuk udara, tanah dan air di seluruh wilayah Indonesia yang begitu luasnya, tentu keberadaan medsos sangat membantu kerja kami,'' kata Menteri Siti.

Saat ini seluruh unit kerja di KLHK telah memiliki akun media sosial. Semuanya saling terhubung, bekerja sama untuk mensosialisasikan program dan kinerja pemerintah. Selain itu juga menerima laporan-laporan dari netizen terkait temuan di lapangan.

''Setiap hari selalu ada tautan dari akun masyarakat ke medsos saya tentang laporan kejadian lingkungan maupun kegiatan masyarakat seputar kehutanan dan lingkungan,'' katanya.

Selain akun medsos secara kelembagaan, Menteri Siti juga mengajak publik mengakses akun medsos pribadinya melalui website pribadi di www.sitinurbaya.com, Instagram (@siti.nurbayabakar), Fanpage Facebook (@MenteriLHK), dan Twitter (@SitinurbayaLHK). Banyak sekali laporan yang masuk ke akun-akun medsos ini.

''Ditambah laporan yang ditautkan ke akun resmi Instagram KLHK dan Ditjen-ditjen terkait. Juga ada laporan yang langsung masuk ke email pribadi, serta ke WhatsApp,'' ungkap Menteri Siti.

''Saya telah meminta jajaran KLHK aktif mengupdate laporan yang mereka terima dari masyarakat yang disampaikan ke media sosial masing-masing. Jadi setiap laporan dari medsos, kita perhatikan, kita cek kebenarannya, sebelum diambil tindakan,'' tambahnya.

Laporan yang cepat ditindaklanjuti biasanya jika lengkap dan valid. Seperti nama lengkap pelapor, nomor yang bisa dihubungi, lokasi kejadian, dugaan sumber/penyebab, waktu kejadian dan penyelesaian yang diinginkan masyarakat seperti apa.

''Kami di KLHK sangat terbuka dan memanfaatkan betul medsos untuk mensosialisasikan dan melibatkan masyarakat dalam program-program Nawa Cita di pemerintahan Presiden Joko Widodo,'' tegasnya.

Kreatifitas Menteri LHK dalam memanfaatkan media sosial, juga dilakukan dengan rutin menggelar 'Kuis Menteri Siti' melalui akun Instagram. Kuis sederhana ini mengangkat tema terkait LHK, dan netizen yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari Menteri.

Menurut data dari Webershandwick, perusahaan public relations dan pemberi layanan jasa komunikasi, untuk wilayah Indonesia ada sekitar 65 juta pengguna Facebook aktif.

Untuk media sosial Instagram sampai awal Januari 2018, terdapat sekitar 53 juta pengguna asal Indonesia atau setara 20% dari total populasi penduduk. Serta tidak kurang dari 14,5 juta pengguna Youtube, yang masih terus meningkat.(sitinurbaya/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait KLH
Ingin Melapor ke Menteri LHK? Bisa via Medsos Saja
DPR Nilai Serapan Anggaran KLHK Sangat Rendah
Gubernur Aceh Diminta Tinjau Kembali Pergub Tentang Hukuman Cambuk di LP
Komisi IV Minta Kementerian KLH Buat Skala Prioritas Perubahan Peruntukan DPCLS
Menteri LHK: Jika Benar Sayang Rakyat, PT RAPP Harusnya Patuh Aturan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sindiran Gatot Nurmantyo Dianggap PKS untuk Ingatkan Publik Soal Sejarah G30S/PKI
Membangun Zona Integritas Polri Sesuai Amanat Undang - undang
DPD RI Undang Calon DOB Se Indonesia Kumpul di Jakarta, Berlanjut Aksi Besar di Jakarta
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
Diduga Ada Kerugian Negara, KPK Dalami Kasus Tuan Guru Bajang (TGB)
Ketua DPR Minta Dirjen PAS Tanggung Jawab Kericuhan Lapas
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
KPU Loloskan dan Tetapkan Dua Pasangan Capres-Cawapres Indonesia Peserta Pilpres 2019
Rapimnas KBPP Polri, Bima Arya: Tugas Besar Kita Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2019
Konsolidasi Ormas Pendukung Garda Rakyat Suka Prabowo (RSP) di UBK
Demo HMI dan KAHMI Bentrok di Bengkulu, Puluhan Mahasiswa Diamankan
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]