Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
KPPU
Indonesia Dihantui Resesi, KPPU: Persaingan Usaha Akan Makin Kacau-Balau
2019-09-10 05:36:36

Menteri Keuangan Sri Mulyani.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Bayangan resesi seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan berdampak buruk bagi pelaku usaha. Resesi akan membuat persaingan usaha di Tanah Air menjadi tak sehat lantaran para pelaku mulai menghalalkan segala cara agar tak mengalami defisit.

"Pada pelaku usaha, mungkin kesulitan untuk survive atau untuk berkembang. Memang ada beberapa modus atau perilaku, pelaku usaha melakukan persaingan tidak sehat ketika harus survive atau mempertahankan diri, seperti itu," ungkap Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Guntur Saragih kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/9).

Menurutnya, ketika market semakin kecil, kebutuhan eksistensi usaha untuk berkembang atau mempertahankan usaha kadangkala menggunakan cara-cara tidak sehat dalam berbisnis.

"Istilahnya kalau kepepet menghalalkan segala cara, terutama kepada pelaku usaha yang memiliki posisi dominan karena resesi yang terjadi kan sebenarnya lebih kepada orientasi perdagangan internasional," jelasnya.

Dalam produk ekspor, diperkecualikan di UU KPPU dengan logika. Ketika resesi, maka orientasi bisnis akan ke dalam negeri.

"Pasar dalam negeri pelaku usaha yang kemarin mungkin orientasinya ke luar bisa saja berbalik arah atau memberikan perhatiannya untuk pasar dalam negeri. Tentu saja ada peluang melakukan penyalahgunaan," tandasnya.(dt/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait KPPU
Indonesia Dihantui Resesi, KPPU: Persaingan Usaha Akan Makin Kacau-Balau
KPPU Miliki Peran Strategis, Tetapi Terombang-Ambing
KPPU Menyetujui Akuisisi Saham Axis Telekom Indonesia oleh XL Axiata
Revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 Demi Penguatan KPPU
KPPU Menghukum Chevron Karena Melakukan Diskriminasi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah
Tolak Bantuan DKI Jakarta Atasi Karhutla, Warga Riau Sebut Pemprov Riau Sombong
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]