Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Islam
Indonesia Butuh Pemimpin Berpaham Islam Moderat
2017-11-12 06:38:36

Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq (tengah) saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi.(Foto: Runi/jk)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq berpendapat untuk Pilpres 2019, Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki pemahaman keagamaan islam yang moderat dan transformatif serta mampu menerima keberagaman suku, ras dan agama.

Politisi PKB itu mengungkapkan, seiring maraknya isu-isu terkait sara yang menghiasi setiap pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu di sejumlah daerah di Indonesia. Pemimpin yang tidak memiliki jiwa islam transformatif akan berpotensi menghidupkan kembali isu sara sebagai cara untuk mengalahkan lawan politiknya.

"Banyak yang 'menggoreng' isu sara, sehingga dibutuhkan calon wakil presiden di Pilpres 2019 adalah dari kalangan santri yang memahami islam moderat dan transformatif. Sosok itu ada dalam diri Muhaimin Iskandar," ungkap Maman saat jadi pembicara di Dialektika Demokrasi, Kamis (09/11) di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta.

Legislator dapil Jawa Barat IX ini menegaskan saat ini dibutuhkan tokoh nasional yang bisa menjaga Pancasila dan Kebhinekaan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Karenanya, itu menjadi aspek penting dalam merawat kebhinekaan Indonesia yang sempat tergerus akibat pemilu.

Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat sejumlah nama yang menghiasi bursa calon wakil presiden di Pilpres 2019 diantaranya Muhaimin Iskandar dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Dalam kesempatan ini, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa dijadikan alternatif untuk mengisi cawapres di 2019. Ia menegaskan terdapat jiwa leadership, islam moderat dan kebhinekaan dalam diri AHY. Sehingga tokoh muda ini perlu didorong.

Lanjut Jansen, berdasarkan survei yang dirilis Oktober paling tinggi AHY sebanyak 14,3 persen. Nomor dua adalah Pak Gatot dengan 10,8 persen. Sedangkan diurutan tiga ada Anies Baswedan dan berikutnya ke bawah.

Meski terus mengalami kenaikan elektabilitas terhadap AHY, Partai Demokrat belum secara resmi menetapkan calon presiden atau calon wakil presiden di Pemilu 2019. "Partai Demokrat sampai saat ini belum menetapkan figur calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilu 2019, tapi ada beberapa nama yang masuk dalam bursa seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Pakde Karwo dan Tuan Guru Bajang," tutup Jansen.(hs/sc/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Islam
Indonesia Butuh Pemimpin Berpaham Islam Moderat
MUI Datangi PCNU Garut Klarifikasi Penolakan Kedatangan Ustadz Bachtiar Nasir
Ketum Muhammadiyah: Islam dan TNI Itu Satu Napas Satu Jiwa
Muhammadiyah dan Persis Bentuk Benteng Koordinasi
Survei: Hampir Separuh Warga Muslim AS Alami Diskriminasi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ketum: Proses Perjalanan Muhammadiyah yang Panjang dan Terus Berkembang Patut Kita Syukuri
Panglima TNI: Dokter Militer Sangat Vital Dalam Kondisi Damai dan Perang
DPR Minta Pemerintah Jelaskan Perubahan Alokasi Daya Listrik
Pansus Angket DPR akan Panggil KPK Lagi
MKD DPR Tunggu Proses Hukum Setya Novanto
Inilah Kronologi Kecelakaan Mobil Setya Novanto
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Akhirnya PBB - PKPI - Partai Idaman Lolos Pendaftaran Pemilu 2019
KPK Tidak Temukan Setya Novanto, Tim KPK Terus Cari Setya Novanto
Police Still Hunting for President Director PT MESD, Yu Jing, Suspect and Wanted
DPR Minta Presiden Berani Amandemen UUD 1945
Kasi SIM: SIM A Umum, Minimal Telah Memiliki SIM A Polos 1 Tahun
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]