Oleh : Dede Farhan Aulawi
Maraknya berbagai kejadian yang terkait dengan tindak pidana di tengah masyarakat yang sangat bervariatif, membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan lain yang terkait untuk membuktikan dan menemukan siapa pelaku dari tindak kejahatan tersebut. Mengingat dalam proses penyelidikan yang merupakan bagian dari proses penegakan hukum, satu perkara dengan perkara lainnya berbeda – beda. Ada perkara yang bisa dipecahkan kasusnya dengan cepat, dan ada juga perkara yang pemecahan kasusnya tidak mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini tentu terkait dengan proses pembuktian apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut benar - benar sebagai pelakunya atau bukan. Semua ini tentu membutuhkan pendekatan ilmiah untuk membuktikannya. Inilah yang dikenal dengan istilah ilmu Forensik, atau disingkat dengan istilah Forensik saja. Jadi ilmu Forensik adalah ilmu pengetahuan terapan di bidang tertentu yang digunakan untuk membantu melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan.
Ada banyak jenis ilmu forensic yang relevan dan dibutuhkan dalam proses penegakan hukum, seperti fisika forensik, kimia forensik, psikologi forensik, kedokteran forensik, toksikologi forensik, psikiatri forensik, komputer forensik, toksikologi forensic, balistik forensic, metalurgi forensic dan sebagainya. Pengertian sederhananya untuk jenis – jenis forensic itu terkait dengan implementasi/ penerapan disiplin ilmu tertentu dalam proses penegakan hukum. Contohnya kedokteran forensik didefinisikan sebagai penerapan ilmu kedokteran dalam penegakan hukum, melalui bidang ilmu patologi forensik, ilmu forensik klinik, dan ilmu laboratorium forensik.
Tahapan forensik yang biasa dilakukan meliputi pengumpulan (acquisition), perlindungan (preservation), analisa (analysis) dan presentasi (presentation). Adapun manfaat dari penggunaan ilmu forensic dalam proses penegakan hokum adalah :
- Information on corpus delicti, pemeriksaan TKP atau barang bukti yang mampu menunjukan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana
- Information on modus operandi, mengungkap cara pelaku melakukan kejahatan dengan pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan modus operandinya
- Linking a suspect with a victim, pemeriksaan barang bukti di TKP ataupun korban untuk membuktikan keterlibatan tersangka dengan korban
- Linking a person to a crime scene, pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya perbuatan orang lain selain tersangka, terhadap TKP maupun korban
- Disproving or supporting a Witness ’s Testimony, pemeriksaan terhadap barang bukti utuk mengetahui apakah keterangan yang diberikan oleh tersangka ataupun saksi berbohong atau tidak
- Identification of a suspect, pemeriksaan untuk menemukan identitas seorang tersangka melalui sidik jari, karena sidik jari mempunyai sifat yang spesifik bagi setiap orang
- Providing Investigative leads, pemeriksaan barang bukti untuk menemukan arah yang jelas dalam penyidikan
Adapun dasar hukum dari penggunaan forensik dalam proses penegakan hukum ini, adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian. Demikian sekilas gambaran dari penggunaan atau implementasi forensic dalam proses penegakan hukum. Semoga bermanfaat.
Penulis adalah Komisioner Kompolnas Republik Indonesia.(df/bh/sya) |
