Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
KPK
Imbauan Penundaan Penetapan Tersangka, Ketua DPR: Itu Tergantung Pemerintah
2018-03-18 10:58:01

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Imbauan pemerintah dan Polri agar KPK menunda pengumuman calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan itu tergantung pemerintah dan KPK.

"Imbauan itu belum ditetapkan atau diberlakukan. Jadi, kami DPR hanya menyaksikan dan melakukan penilaian manakala ada keputusan," tegas Bamsoet di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (15/3).

Menurut politisi Golkar itu, usulan dari Menkopolhukam dan Kapolri tersebut sudah bagus. Hanya saja, hal itu tergantung sikap dari pemerintah terkait fenomena banyaknya calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

Oleh karena itu kata Bamsoet, DPR masih ingin mengkaji dan mendengar aspirasi dari masyarakat terhadap dua usulan tersebut. "DPR mengembalikan kepada kebijakan pemerintah karena hal itu domainnya pemerintah dan KPK. DPR juga menyerahkan pada masyarakat, apakah himbauan itu baik atau tidak?" pungkasnya.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi. Wiranto beralasan agar pelaksanaan Pilkada serentak tidak terganggu.

Terkait hal tersebut, KPK sudah menyatakan sikap bahwa mereka menolak usulan dari Menkopolhukam Wiranto untuk menunda proses hukum calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi tersebut.(sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait KPK
Al Khatam dan Konfederasi Nasional Pemuda Indonesia Serukan 'Save Polri & Save KPK'
Presidium Nasional KPI Bentangkan Spanduk 20 Meter 'Jangan Benturkan Polri dan KPK !!'
OTT KPK: Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan Ditetapkan Tersangka
Anggota Komisi III: KPK Perlu Usut Kemenkum HAM
KMI: Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi
Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Diduga Peluru Nyasar, Wenny Warow Serahkan Penyelidikan pada Polisi
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Sederet Artis, Bintang Radio Jateng Siap Meriahkan Konser Kebangsaan Bela Indonesiaku di Semarang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran Kampanye Caleg Pendukung Jokowi-Ma"ruf
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]