Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Agraria
Imam B. Prasodjo: Yang Benar Saja Program RAPS Diserahkan Ke Asing
2017-10-23 04:30:20

Sosiolog senior dari Universitas Indonesia (UI) Dr. Imam B. Prasodjo.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sosiolog senior dari Universitas Indonesia (UI) Imam B. Prasodjo menyayangkan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang dicanangkan Pemerintah bakal diserahkan ke asing.

"Sayang seribu sayang. Di saat kami tengah susah payah menggalang partisipasi seluruh kelompok masyarakat untuk ikut terlibat dalam implementasi program RAPS dan mengawalnya agar program ini tepat sasaran dan tidak dijadikan "proyek bancakan" semata, tiba-tiba muncul kabar adanya kebijakan Menko Perekonomian (Darmin Nasution) yang menunjuk WWF sebagai PMO sekretariat percepatan program RAPS. Ada apa ini? Ini benar-benar berita mengagetkan dan mencurigakan," kata Imam dalam pernyataan tertulis yang dialamatkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Sabtu (21/10).

Jelas dia, terkadang mendukung kerja pemerintah memang tidak mudah. Banyak program bagus dicanangkan tetapi tiba-tiba dilaksanakan dengan cara aneh yang menimbulkan tanda-tanya. Salah satu contohnya adalah terkait dengan implementasi RAPS.

Pada awal dicanangkannya program RAPS, Imam melihat sendiri banyak aktivis sosial dan kalangan masyarakat antusias mendukung kebijakan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo ini. Kebijakan ini, betapapun tak mudah untuk diimplementasi dengan cepat, namun disambut dengan baik karena membawa misi mulia, yaitu untuk mempersempit ketimpangan sosial-ekonomi. Kebijakan sebelumnya yang bias terhadap pola "state forestry" dan "capital forestry" akan dicoba diimbangi dengan "social forestry" yang lebih prorakyat miskin.

Imam mengaku selama ini juga bergembira membantu Teten sebagai rekan diskusi untuk membahas RAPS agar program ini menjadi gerakan "menyejahterakan rakyat" yang benar-benar dilaksanakan secara partisipatif, dan didukung masyarakat luas.

"Para aktivis, tokoh masyarakat dan akademisi yang peduli mulai bergerak membantu karena melihat niat baik ini," ungkapnya.

Tapi sayang, program RAPS bakal diserahkan ke asing. Imam khawatir, ini terjadi gara-gara Menko Perekonomian atau jangan-jangan hanya kerjaan Sekretaris Menko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo yang kurang paham betapa sensitifnya masalah ini.

"Yang benar saja, masak WWF sebuah NGO internasional berperan menggantikan peran negara dalam urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak," tegasnya.

Lagi pula, lanjut dia, mau ditaruh dimana peran serta masyarakat yang selama ini sudah susah payah mendukung dan menyumbangkan tenaga dan pikiran karena ingin memberikan sumbangsih pada negeri sendiri. Apakah Pemerintah atau bahkan bangsa ini rela kalau urusan semacam ini dialihkan peranan utamanya ke lembaga internasional yang notabene belum punya reputasi mengurus masalah seperti ini.

"Saya sendiri tak yakin pengurus inti WWF setuju dengan peran yang sedang dijalankan WWF. Saya menduga ini kerjaan oknum pimpinan WWF yang tak paham masalah," tambah Imam.

Masih kata Imam, seburuk-buruknya negeri ini, dia berkeyakinan anak bangsa masih mampu mengurus program RAPS tanpa perlu memerankan atau mensubkontrakkan ke pihak luar.

"Masih banyak aktivis sosial, kalangan ahli dari kampus, birokrat berdedikasi, atau putra-putri Indonesia sendiri yang bekerja di bawah bendera Indonesia, bersedia dan mampu menangani program RAPS ini. Mohon kebijakan ini segera dikoreksi," tukasnya sambil menyampaikan permohonan maaf bila ada nada kalimat yang agak kesal.

"Saya benar benar kecewa dengan berita ini," demikian Imam B. Prasodjo.(rus/RMOL/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Agraria
Komisi IV Apresiasi Sekaligus Kritisi Program TORA Kementerian LHK
Presiden Harus Koreksi Penunjukan WWF dalam Agenda Reforma Agraria
Imam B. Prasodjo: Yang Benar Saja Program RAPS Diserahkan Ke Asing
MK Tolak Permohonan Uji UU Pokok Agraria
Siap Demo di Hari Tani, Hak Perempuan atas Tanah Terabaikan oleh Negara
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Masyarakat Patimban Berharap Pemerintah Beri Keadilan
Mabesad Juara Umum Kejurnas Karate Piala Panglima TNI ke-VI Tahun 2018
Miris, Jeritan Hati Ratu Azia Borromeu Minta Keadilan
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai
Melukis di Atas Media Kipas: Agar Anak-anak Paham Perdamaian dan Persahabatan
Resmi Bercerai, Ada 4 Poin Pernyataan Keras Sule
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai
SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan
KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib
Gerindra dan Nitizen Kritik Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
KPU Loloskan dan Tetapkan Dua Pasangan Capres-Cawapres Indonesia Peserta Pilpres 2019
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]