Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Depok
Ikut-ikutan Kota Bekasi, Ternyata Depok Juga Pengin Gabung Jakarta
2019-08-21 20:12:55

Ilustrasi. Pemerintah Kota Depok memberikan penghargaan dan apresiasi kepada 22 warga Kota Depok berprestasi pada Upacara Peringatan HUT RI ke-74 Tingkat Kota Depok di Lapangan Balai Kota Depok, Sabtu (17/8).(Foto: Istimewa)
DEPOK, Berita HUKUM - Setelah menguatnya wacana Provinsi Bogor Raya yang dilontarkan Wali Kota Bima Arya Sugiarto dan disusul adanya keinginan Kota Bekasi bergabung ke DKI Jakarta, kini Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat ikut menyampaikan keinginannya bergabung dengan DKI Jakarta, ketimbang dengan Provinsi Bogor Raya.

Langkah tersebut senada dengan Kota Bekasi yang juga mewacanakan bergabung dengan Jakarta, dengan nama wilayah Jakarta Tenggara.

"Kalau Depok dilibatkan ke Provinsi Bogor Raya, saya justru cenderungnya Depok ini jangan lagi masuk provinsi. Tapi masuk daerah khusus sebagai bagian dari ibu kota kalau secara pribadi," kata Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono di Balaikota Depok pada Rabu (21/8).

Meski begitu, Hardiono tidak sepakat jika Kota Depok masuk menjadi bagian Provinsi Bogor Raya. Namun, ia berpendapat Kota Depok lebih baik masuk menjadi daerah khusus tapi masuk ke Provinsi DKI Jakarta.

Ia juga mengusulkan agar Provinsi DKI diperluas sampai ke Depok hingga Bogor sehingga DKI tidak lagi berdiri sendiri. Menurutnya hal itu sangat memungkinkan. Sebab selama ini Provinsi DKI sudah kekurangan lahan.

"Ketimbang harus bangun reklamasi karena kekurangan lahan, lebih baik cari lahan baru yang memang betul-betul ada di darat, kemudian dilakukan kajian, RTRW-nya, selanjutnya bisa dibahas di nasional, provinsi, hingga Kabupaten, "jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Depok Mohammad Idris lebih memilih bergabung dengan DKI Jakarta jika dibandingkan dengan adanya rencana pembentukan Provinsi Bogor Raya.

"Kalau saya melihat dari sisi mana. Kalau anda bertanya sisi bahasa, saya lebih milih bahasa Jakarta," kata Idris usai membuka Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Politik Bagi pemilih Pemula di Depok, Selasa (20/8).

Idris mengaku tidak mengerti bahasa Sunda. Misalnya dari sisi budaya sebenarnya budaya ini kan tidak dibatasi dengan kewilayahan geografis. Budaya ini bisa persamaan bahasa maupun persamaan adat istiadat.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku mendapat tawaran bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta.

"Ada tawaran gabung ke DKI, tapi saya serahkan semuanya kepada masyarakat mau atau tidaknya, namanya jadi Jakarta Tenggara," kata Rahmat, Minggu (18/8).

Namun Rahmat juga mempunyai gagasan sendiri jika keluar dari Provinsi Jawa Barat dengan mengusulkan Provinsi Pakuan Bhagasasi. Pemekaran wilayah menjadi provinsi itu melingkupi daerah lain seperti Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok tambah Kabupaten Cianjur.(suara/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Depok
Ikut-ikutan Kota Bekasi, Ternyata Depok Juga Pengin Gabung Jakarta
Pembangunan Underpass Citayam Mendesak
Polda Metro Jaya Limpahkan 3 Berkas Tersangka Kasus Korupsi Seragam SD ke Kejati
Polisi-TNI dan Disdukcapil Beji Depok Terus Sisir Kost-Kontrakan Antisipasi Teroris
Polres Kota Depok Tangkap Kelompok Setangkai Mawar, Pernah Lukai 10 Wanita
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]