Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Media
Ikatan Wartawan Media Online Lakukan Hearing Ke DPRD Kaur Menuntut Keadilan Budget Publikasi
2019-03-19 05:54:09

Tampak suasana saat acara hearing di ruang Komisi 2 DPRD kabupaten Kaur, provinsi Bengkulu.(Foto: BH /aty)
KAUR, Berita HUKUM - Permasalahan yang diperjuangkan Ikatan Wartawan Media Onlen Kaur dalam mencari keadilan terkait dana alokasi publikasi di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Kaur, Bengkulu tampaknya akan melalui proses panjang, karena dari hasil pertemuan hearing dengan anggota Komisi I dan Komisi 2 DPRD Kaur pada Senin (19/3) menemukan jalan buntu.

Ketua Komisi 1 DPRD Kaur sekaligus pimpinan rapat yakni Denny Setiawan,SH mengatakan pihak DPRD tidak bisa memutuskan langkah kongkrit dalam mengambil keputusan dalam rapat hearing kali ini dengan para wartawan media online. "Mengingat masih banyak tahapan yang harus dilakukan dalam mengabulkan keinginan rekan-rekan wartawan media online," ungkap Denny, Senin (19/3).

"Tapi ini menjadi langkah awal untuk memperjuangkan keinginan rekan wartawan media online, karena selama ini belum diketahui oleh anggota DPRD tentang keluhan secara kongkrit," jelasnya.

Namun, Denny berjanji akan melakukan lanjutan rapat internal di sekertariat DPRD Kaur dalam waktu yang akan datang.

Sementara, salah satu perwakilan wartawan media online A.T Yanto, meminta dengan anggota DPRD Kaur yang hadir, untuk dapat mengabulkan penyetaraan nilai budget biaya publikasi antara media online dan media cetak yang dituntut tersebut, yakni dengan mengurangi anggaran perjalanan Dinas DPRD Kaur yang menelan milyaran rupiah menyedot APBD Kaur.

A.T. Yanto menambahkan, agar Badan Keuangan Daerah Kaur untuk dapat melihat pos anggaran pada perubahan besok dapat menambah anggaran untuk publikasi media online.

Dan kami berharap dukungan kepada 25 wakil rakyat di DPRD Kaur untuk berani mendorong dengan mengambil hak sebagai anggota DPRD akan ketidakadilan ini. "Seperti dapat melalui hak angket dan hak interplasi, sebagai bukti keseriusan sebagai wakil-wakil rakyat," ujarnya.

Sementara Ketua Ikatan Wartawan Media Onlen Kaur:Sulaiman Efindi, Spd menilai dan meyayangkan keputusan hari ini yang masih menemukan jalan buntu, karena tanggapan dari DPRD maupun dari Badan Keuangan Daerah serta Sekertariat DPRD Kaur, tidak memberikan sebuah jawaban yang dapat memberikan kedilan dengan merialisasikan keingin rekan wartawan media online.

"Dan setelah ini, kami akan rapat kembali untuk melanjutkan langkah-langkah yang akan sitempuh dan dilakukan dalam menuntut keadilan yang selama ini sudah ditinggalkan di bidang pembagian jatah publikasi antara media onlen dan media cetak di Kabupaten Kaur," pungkas Sulaiman.(bh/aty)

Share : |

 
Berita Terkait Media
Tokoh Idola dan Sihir Media
Ikatan Wartawan Media Online Lakukan Hearing Ke DPRD Kaur Menuntut Keadilan Budget Publikasi
Tuntut Keadilan, Seluruh Wartawan Media Online akan Temui Bupati dan DPRD Kaur
Seluruh Wartawan Media Online Kecewa atas Sikap Kabag Humas DPRD Kaur
Tuntutan Keadilan Budget untuk Media Online, Kabag Hukum Kaur Angkat Bicara
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]