Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 

IPW Sesalkan Pansel Loloskan Polisi dan Jaksa
Saturday 20 Aug 2011 21:19:12

Neta S Pane (Foto: Istimewa)
*Anas Urbaningrum Usulkan Pemilihan Secara Musyawarah Mufakat

JAKARTA-Indonesian Police Watch (IPW) menyesalkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meloloskan Irjen Pol (purn) Aryanto Sutadi dan jaksa Zulkarnaen dalam tahapan seleksi akhir. Hal ini menunjukan kerja pansel tidak profesional dalam menjalankan tugasnya tersebut.

"Lolosnya polisi dan jaksa ini menunjukkan Pansel tidak paham pada esensi berdirinya KPK. Harusnya pansel tahu bahwa KPK berdiri akibat publik tidak percaya lagi dengan polisi, jaksa dan hakim," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada pers di Jakarta, Sabtu (20/8).

IPW berharap Komisi III DPR harus tegas menolak capim KPK dari polisi dan jaksa. Penolakan harus diartikan bahwa KPK dapat kembali ke khittahnya, yakni menjalankan program pemberantasan korupsi pascaketidakpercayaan publik terhadap polisi, jaksa dan hakim.

Jika Komisi III tidak berkomitmen dan membiarkan polisi dan jaksa itu jadi pim KPK, tegas Neta, sebaiknya KPK dibubarkan saja karena tidak akan dapat maksimal memberantas korupsi. “Sepanjang catatan yang ada pada IPW, Aryanto Sutadi maupun Jaksa Zulkarnain sama-sama tidak memiliki prestasi yang menonjol di korpsnya masing-masing,” jelas dia.

Sementara Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum malah menilai sebaliknya. Dikatakan bahwa delapan nama calon pimpinan KPK yang disodorkan Pansel adalah yang terbaik. Bahkan, pansel dianggapnya tak mungkin meloloskan calon-calon yang tidak layak. “Tidak mungkin yang dihasilkan itu tidak baik," ujarnya.

Anehnya lagi, Anas malah mengusulkan pemilihan dapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. "Kalau bisa musyawarah mufakat tentu bagus. DPR ada sembilan fraksi. Siapa yang akan dipilih jadi pimpinan KPK, tak bisa diselesaikan satu fraksi. Tentunya harus bicara dengan fraksi lain, agar DPR kompak dan solid memilih yang terbaik. Kalau mentok, barulah pakai mekanisme yang diatur sesuai ketentuan yang ada di DPR,” tutur bekas kolega dekat Nazaruddin ini.(dbs/bie/rob)


 
Berita Terkait
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar
Polisi Temukan 3 Jenis Narkoba Saat Geledah Artis Vitalia Sesha
Diskusi KMI: Mendongkrak Ekonomi Indonesia Melalui Omnibus Perpajakan
Kejari Gunungkidul Bersama Bupati Canangkan WBK dan WBBM
Arab Saudi Stop Sementara Kedatangan Jamaah Umroh
Sejumlah Wilayah Tergenang, Anies Imbau Jajaran Turun Tangan Bantu Masyarakat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar
Polisi Temukan 3 Jenis Narkoba Saat Geledah Artis Vitalia Sesha
Bareskrim Polri Musnahkan Barbuk Narkoba Sitaan Hasil Penindakan Desember 2019 - Februari 2020
Kampung Hukum Mahkamah Agung: E-Litigasi Wujud Peradilan Modern di Indonesia
Satgas Antimafia Bola Diminta Ikut Dampingi Timnas Saat Bertanding di Luar Negeri
Menkopolhukam Mahfud: Langkah TNI AU Memaksa Mendarat Pesawat Udara Asing Sudah Tepat dan Sesuai Aturan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]